Banyak saksi kasus korupsi yang tiba-tiba mencabut keterangannya di persidangan. Hal ini dianggap menyulitkan proses pembuktian kasus. Karena itu, perlu ada perubahan.

Kementerian Hukum dan HAM mengklaim sudah melakukan upaya pembersihan internal bagi pegawai yang melanggar disiplin. Ada 455 orang yang sudah dijatuhi hukuman, mulai dari tingkat berat hingga ringan.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menegaskan selama era Presiden SBY, tidak terjadi satu pun kasus pelanggaran HAM berat. Kondisinya jauh berbeda dibandingkan pemerintahan di masa lalu.

"Mohon tidak serta merta dihakimi seolah-olah itu terjadi pelanggaran HAM yang berat. Alangkah baiknya sabar dulu menunggu apa pokok sebenarnya yang terjadi," ujar Menteri Hukum HAM, Amir Syamsuddin.

Keberadaan Pansel KPU dan Bawaslu dinilai mubazir. Kerja Pansel KPU dinilai sia-sia jika pada akhirnya keputusan tentang calon ketua dan anggota KPU tetap ada di tangan DPR. 

Ruhut mengaku tersinggung dengan pernyataan Jero Wacik karena baginya di internal PD hanya Ketua Dewan Pembina SBY yang boleh menegur dirinya.

Ketum PKBN, Yenny Wahid, menuding Muhaimin berkonspirasi dengan Kemenkum HAM agar partainya tak lolos verifikasi badan hukum. Muhaimin merasa tak punya urusan dengan tudingan itu.

Partai Demokrat tak mau buru-buru merespons semua tudingan M Nazaruddin. Selama persidangan masih berjalan, komentar soal tuduhan mantan bendahara umum Partai Demokrat itu sebisa mungkin dihindari.

Menkum HAM Amir Syamsuddin menghormati langkah Ketua Umum Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN), Yenny Wahid, yang memprotes hasil verifikasi parpol oleh Kemenkum HAM. PKBN dinyatakan tidak lolos verifikasi parpol untuk memiliki badan hukum.

Pluk! Pluk! Dua pasang sepatu dilempar pendukung PKBN ke Kantor Kemenkum HAM. Mereka kecewa karena PKBN tidak lolos verifikasi untuk memperoleh status badan hukum.