Caleg Partai Golkar DPR RI dari dapil Jakarta Timur Agung Laksono membantah telah melakukan pelanggaran kampenye dengan menggelar acara di luar jadwal. Acara Agung yang dikemas dalam acara pengobatan gratis Kosgoro 1957 sudah dijadwalkan sejak lama.

Ketua DPR Agung Laksono dilaporkan ke Bawaslu oleh Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Indonesia. Calon anggota legislatif Partai Golkar ini dilaporkan atas dugaan pelanggaran pidana pemilu.

Terkait kapasitasnya sebagai Presiden dan Wapres RI, maka SBY dan JK tetap menggunakan kendaraan resmi Kepresidenan RI dalam kegiatan kampanye terbuka Pemilu 2009. Tapi para pengurus parpol dilarang nebeng dalam rangkaian kendaraan VVIP tersebut.

Setiap pejabat negara yang mengikuti berkampanye bagi parpolnya dilarang menggunakan fasilitas negara, tapi tidak bagi SBY-JK. Terkait kapasitas mereka sebagai Presiden dan Wapres RI, ada tiga fasilitas negara tidak bisa dihilangkan.

Sejumlah pejabat negara di pusat hingga daerah dipastikan akan turun kampanye untuk partainya masing-masing. Agar tak mencuri kampanye di hari kerja, KPU dan KPUD diminta mempublikasikan jadwal cuti kampanye pejabat negara kepada publik.

Bawaslu meminta kejelasan soal fasilitas apa saja yang bisa dinikmati Presiden dan Wapres ketika berkampanye. Hal ini penting karena SBY dan JK dipastikan akan turun berkampanye untuk partainya masing-masing.

Bawaslu menemukan perusahaan percetakan surat suara masih ada hubungan dengan salah satu caleg DPR. Perusahaan itu juga melakukan pelanggaran dengan mensubkontrakkan pencetakan kertas suara.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendorong KPU untuk lebih menggenjot pencetakan surat suara. Bawaslu pesimis KPU dapat menyelesaikan sisa pencetakan surat suara sesuai ketentuan pada tanggal 16 Maret 2009.

Pemerintah Spanyol memberikan sumbangan sebesar 1,25 juta euro (US$ 1,8 juta atau Rp 20 miliar) kepada Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu dan pemberdayaan DPD.

Sejumlah surat suara ditemukan berlubang di bagian tepi. Tapi selama cacat produksi itu tidak di bagian yang tertera logo parpol dan nama caleg peserta Pemilu 2009, kertas suara tersebut tetap dianggap sah.