Beberapa parpol besar tak menghadiri acara sosialisasi pengawasan dan  penegakan hukum yang diselenggarakan Bawaslu.  Jika mereka tak paham aturan, siapa yang tanggung jawab?

Bawaslu diminta memantau sejumlah Duta Besar RI yang tergabung dalam kepanitiaan pemilihan luar negeri (KPLN) pada Pemilu 2009. Pasalnya, sejumlah Dubes yang partisan dikhawatirkan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan parpolnya.

Menjelang Pemilu Legislatif 2009, perlu diatur sentra penegakan hukum di luar negeri. Namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku masih kesulitan mengaturnya dengan alasan terbentur masalah diplomasi.

Banyak pihak optimis Pemilu 2009 bisa lebih baik dari Pemilu 2004 yang berhasil dengan aman, damai, dan sukses. Juga tidak bisa dipungkiri sebagian pihak merasa pesimistis melihat Pemilu 2009 ini.

KPU, Bawaslu, MK, MA, Kejagung, dan Polri memastikan pelantikan presiden-wakil presiden dan pelantikan legislatif dilaksanakan tepat waktu.

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)mengimbau agar pemilihan umum (Pemilu) 2009 ditunda hingga 2010. Imbauan itu menuai kritik, seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang tidak sependapat dengan pernyataan Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB itu.

Putusan MK yang menetapkan perolehan suara terbanyak sebagai cara penentuan anggota legislatif hasil Pemilu 2009, membuat persaingan antar caleg semakin 'ganas'. Jual beli suara akan menggila.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan perolehan suara terbanyak sebagai cara penentuan anggota legislatif hasil Pemilu 2009, membuat persaingan antar caleg semakin 'ganas'.

Makin mendekati pergantian tahun baru, makin sibuk caleg mendirikan posko & memajang baliho. Tak kalah sibuknya pula para makelar jual beli suara untuk persiapan hari-H pencoblosan Pemilu 2009.

Kampanye dalam bentuk rapat umum akan dimulai 16 Maret mendatang dan berlangsung selama 21 hari. Untuk bersiap menghadapi tahapan kampanye tersebut, KPU akan membahas peraturannya dengan Bawaslu dan parpol.