Pasal 32 ayat 1 huruf c yang dujimaterikan ke MK oleh Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto dinilai tidak jelas. Pasal itu dinilai berbahaya, multitafsir dan bisa digunakan untuk memperlemah KPK.

Pimpinan KPK, M Jasin, Haryono Umar dan Mas Achmad Santosa, akan menghadiri sidang uji materi UU KPK di MK. Pimpinan akan berangkat dari Gedung KPK pukul 12.30 WIB.

Wakil Ketua KPK nonaktif Bibit Samad Rianto mengaku memiliki bukti skenario penetapan status tersangka atas dirinya dan Chandra M Hamzah. Namun baik Bibit dan Chandra menolak bicara ketika ditanya bukti apa saja yang mereka miliki.

Hakim MK Akil Mochtar memberikan dukungan kepada pimpinan KPK nonaktif Chandra dan Bibit saat sidang uji materi UU KPK. Akil meminta mereka tetap semangat.

Pimpinan KPK nonaktif Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto menghadiri sidang perdana uji materi UU KPK di MK. Uji materi ini diajukan untuk memprotes aturan pemberhentian pimpinan KPK.

Sekalipun RUU Pengadilan Tipikor sudah disahkan menjadi UU namun masih menyisakan beberapa pasal yang mengkhawatirkan. Beberapa di antaranya masih bersifat karet yang berpotensi menimbulkan tarik-menarik kepentingan.

Ketua Tim Kuasa Hukum KPK Bambang Widjajanto mengatakan pihaknya sedang mengkaji 3 upaya hukum di MK, yakni uji material Perpu Plt Pimpinan KPK, uji materi pasal 421 KUHP dan gugatan sengketa kewenangan antarlembaga negara.

Esk narapidana tidak diperbolehkan menjadi calon anggota legislatif (caleg) ataupun calon kepala daerah. Ada diskriminasi dalam pasal 12 huruf g dan pasal 50 ayat 1 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2008 serta pasal 58 huruf s UU Nomor 12 Tahun 2008.

KPK menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan upah pungut pajak. Mendagri Mardiyanto pun siap melakukan revisi.

Pasca liburan Natal, Caleg DPR dari PDIP Effendi Simbolon akan meminta penjelasan kepada hakim MK terkait putusan yang menetapkan suara terbanyak sebagai cara penentuan anggota legislatif.