Keberadaan lembaga yang mengkoordinir perlindungan para saksi sangat penting. Menko Polhukam Widodo AS dinilai cocok untuk fungsi ini.

Dalam RUU Perpajakan baru, bandwidth akan dikenakan pajak berlapis. Konsumen akhir akan terkena dampaknya karena makin mahalnya biaya akses Internet. Tulisan kali ini akan menelaah lebih dalam tentang kondisi tersebut.

Usulan agar Presiden SBY me-reshuffle kabinetnya terus didengungkan. Kali ini, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin menjadi sasaran untuk diganti. Lelet sih..

Personel militer pelaku kriminal bak kebal peradilan umum. Biasanya hanya melalui peradilan militer. Tapi nanti tidak lagi. Empat RUU pun sedang disiapkan.

Kekhawatiran DPD soal Papua akhirnya pupus. DPD puas dan lega setelah tahu tidak ada tanda-tanda kasus Papua akan menjadi bagian UU di AS.

Masyarakat Papua kecewa atas pelaksanaan otsus yang tidak serius dari pemerintah pusat. Tapi bukan berarti rakyat Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Kongres AS kembali berpromosi untuk berupaya memisahkan Papua dari NKRI. Untuk melobi promosi kongres AS ini, empat anggota DPR akan dikerahkan ke negeri Paman Sam itu.

DPR siap melobi Kongres AS yang mempertanyakan keberadaan Papua di wilayah NKRI. Lobi dua lembaga negara ini diyakini bisa menyelesaikan masalah Papua.

Pemerintah menyadari, akibat belum memadainya kerangka hukum telah menjadi kendala dalam proses pengembalian aset atas tindakan kejahatan.

Menkeu Boediono mengakui harga minyak dalam RAPBN 2005 merupakan satu-satunya asumsi yang paling sulit diperkirakan. Karena itu penyusunannya dilakukan secara hati-hati dan konservatif.