Dikritik berpihak kepada koruptor tak membuat Golkar bergeming. Partai Golkar tetap mendorong interpelasi pengetatan remisi koruptor.

Moratorium remisi koruptor yang digulirkan oleh Menkum HAM Amir Syamsuddin serta wakilnya, Denny Indrayana, dinilai sebagai sesuatu yang tidak tepat.

Sekjen PAN meminta anggota DPR dari PAN mempertimbangkan kembali dukungan interpelasi atas pengetatan remisi koruptor. Interpelasi dalam masalah ini dipandang kurang tepat.

Partai Demokrat memastikan tak akan ikut-ikutan menggunakan hak interpelasi atas pengetatan remisi koruptor. Interpelasi untuk persoalan ini dinilai tidak ada urgensinya.

Menkum HAM Amir Syamsuddin diultimatum Komisi III DPR untuk memutuskan nasib pengetatan remisi koruptor paling lambat pada 7 Januari 2012. Amir berjanji akan segera memberi keputusan.

Kebijakan pengetatan pemberian remisi menimbulkan pro dan kontra. Menurut Wamenkum HAM Denny Indrayana, pengetatan pemberian remisi adalah aspirasi publik.

Tiga fraksi mulai melunak sikapnya terkait penggunaan hak interpelasi terhadap kebijakan‎​ pengetatan syarat pemberian remisi bagi koruptor. Kemenkum dan HAM bisa memperbaiki aturan remisi sehingga tidak diperlukan lagi hak interpelasi.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersikukuh akan menerapkan pengetatan remisi bagi para koruptor. Hal ini dilakukan demi tercapainya rasa keadilan di masyarakat.

Menkum HAM Amir Syamsuddin bingung harus bersikap bagaimana saat rapat dengan Komisi III DPR. Amir merasa tidak diberi kesempatan untuk mengkaji ulang kebijakan pengetatan remisi untuk koruptor.

Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy menilai interpelasi pengetatan remisi koruptor tidak efektif. Interpelasi ini sebenarnya tidak perlu didorong berlebihan.