Presiden Jokowi memungkasi masalah pimpinan KPK dengan menerbitkan Perppu untuk mengangkat Plt Pimpinan KPK. Perppu semacam ini sebenarnya juga pernah dikeluarkan oleh Presiden SBY pada 2009, namun Perppu Plt KPK yang dikeluarkan SBY itu lantas ditolak oleh DPR.

Keputusan Presiden Jokowi terkait KPK dan Polri diapresiasi. Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat pengumuman Jokowi melegakan namun cukup menggembirakan.

Joko Widodo akhirnya mengambil sikap terkait konflik KPK dan Polri. Namun apa yang disampaikan Jokowi hari ini bukan yang pertama kali, melainkan ujung dari rangkaian statement yang dia berikan.

Langkah Presiden Joko Widodo tak melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri panen apresiasi. Ya, sang presiden telah menjawab keraguan masyarakat dan menunjukkan dirinya berpihak kepada suara rakyat.

Tak ada raut terkejut di wajah Bambang Widjojanto ketika mendapatkan pertanyaan soal kasus Novel Baswedan yang kembali diusut Bareskrim Polri. Dia hanya menyayangkan Polri membuka kembali kasus Novel itu. 

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak goyah, sejak awal sampai kini koalisi pendukung Jokowi-JK itu terus mendorong pelantikan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Kekompakan KIH ini membuat posisi Presiden Jokowi dilematis, keputusan apa yang akan diambil pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat?

Presiden Joko Widodo membentuk tim independen yang dikenal sebagai Tim 9 untuk menyelesaikan polemik Cicak vs Buaya jilid III. Kalau rekomendasi Tim 9 tak didengar, untuk apa tim itu dibentuk?

Secara personal, anggota Tim 9 Imam Prasodjo menuangkan ekspresinya lewat puisi menanggapi hasil praperadilan BG.

Di tengah keraguan Presiden Joko Widodo, KPK kini di ujung tanduk. Semua pihak saat ini menunggu ketegasan Presiden Jokowi mengambil langkah konkret menyelamatkan institusi KPK dan Polri dari badai polemik cicak vs buaya jilid III.

Menyusul ditetapkannya Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sebagai tersangka di kepolisian, kini tinggal tersisa dua pimpinan KPK yang belum 'masuk kotak'.