Pimpinan KPK langsung merespons dengan cara menghubungi Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk mengajukan penangguhan penahanan Abraham Samad.

Ketua KPK nonaktif Abraham Samad ditahan oleh Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) setelah diperiksa sekitar 7 jam. Direktur Ditreskrimum Kombes Joko Hartanto mengatakan Samad ditahan karena alasan subjektif dan objektif penyidik.

Penyidik Polda Sulselbar menahan pimpinan nonaktif KPK Abraham Samad. Samad ditahan terkait perkara dugaan pemalsuan dokumen kependudukan.

Ketua KPK non-aktif Abraham Samad tiba di Mapolda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) di Makassar, Selasa (28/4/2015). Dia datang didampingi belasan pengacara.

Polda Sulselbar menyiapkan tim medis dalam pemeriksaan Ketua KPK non-aktif Abraham Samad. Pemeriksaan itu akan digelar di Mapolda Sulselbar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Selasa (28/4/2015).

Terkait rencana pemeriksaan Ketua KPK Non-Aktif, Abraham Samad, di Mapolda Sulselbar selasa besok (28/4/2015), tim kuasa hukumnya meminta pihak kepolisian menerbitkan SP3.

Menkum HAM Yasonna Laoly mengaku bersyukur atas persetujuan anggota dewan terhadap Perppu KPK ini. Dengan pengesahan ini, 3 Plt pimpinan KPK bisa melanjutkan kerja hingga Desember 2015.

Rapat paripurna DPR malam ini telah menyetujui Perppu KPK disahkan menjadi UU. Tidak ada interupsi dari satu pun anggota hingga Perppu itu disahkan.

3 orang Plt Pimpinan KPK yaitu Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi dapat melanjutkan kepemimpinannya hingga Desember 2015.

Sepuluh fraksi di Komisi III DPR telah menyetujui Perppu KPK terkait posisi Plt Pimpinan untuk menjadi UU. Hasil di Komisi III tersebut akan dibawa ke rapat paripurna yang digelar malam nanti.