Presiden SBY diminta untuk tidak diam saja terkait perseteruan KPK Vs Polri. Selaku kepala negara, presiden bisa berperan dalam hal ini. Bukan berarti mengintervensi hukum tetapi justru menjernihkan.

Tim Pembela Pemberantasan Korupsi melaporkan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Kabareskrim dinilai tidak profesional dalam pemeriksaan dua pimpinan KPK yang sekarang berstatus sebagai tersangka.

Tim kuasa hukum dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah mengirim surat kepada Presiden SBY terkait Perpu Plt Pimpinan KPK. Kuasa hukum meminta agar Presiden tidak mengeluarkan payung hukum itu.

Wacana penetapan Perpu oleh Presiden untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK dianggap melegitimasi kriminalisasi terhadap KPK. Bahkan disinyalir Perpu adalah bagian utama  dari upaya pelemahan KPK.

Meski belum menentukan langkah hukum, tim kuasa hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sedang menyiapkan kejutan untuk polisi. Apa itu? Masih rahasia.

Dukungan bagi Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto tidak hanya diberikan mahasiswa dan penggiat anti korupsi. Sekitar 21 advokat juga siap membela keduanya karena diyakini tidak bersalah.

5 Anggota DPD meminta uji materi yang mereka ajukan dipercepat mengingat pemilihan ketua MPR akan dilakukan pada Oktober mendatang. Mereka menggugat pasal 14 ayat 1 UU No 27 terkait pemilihan ketua MPR.

Lima anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memutuskan mengajukan judicial review (uji materiil) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masalah tidak bisanya anggota DPD menjadi Ketua MPR.

Polda Jatim menghentikan penyidikan kasus luapan Lumpur di Porong, Sidoarjo. Hal ini dinilai makin menunjukkan adanya skandal dalam proses hukum kasus tersebut.

Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada komisi pemilihan untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang di Kabupaten Yahukimo.