Sejumlah kader Golkar mendesak partai berlambang pohon beringin itu mengubah arah dukungan ke Jokowi-JK. Menanggapi desakan itu, Wasekjen Golkar Tantowi Yahya menegaskan partainya masih mendukung Prabowo-Hatta.

Sebuah petisi terkait hasil revisi UU Keduduka MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) ramai diperbincangkan di media sosial. Petisi, yang telah ditandatangani 10 ribu orang lebih, itu berisi dukungan uji materi UU itu ke MK.

Wasekjen Golkar Tantowi Yahya mengatakan akan setia dengan koalisi merah putih meskipun Joko Widodo-Jusuf Kalla memenangkan pemilihan umum presiden (Pilpres). Dia menegaskan Koalisi Merah Putih permanen.

UU MD3 yang disahkan melalui rapat paripurna DPR semalam (9/7) telah memastikan partai pemenang Pileg 2014, yakni PDIP, tak akan otomatis menempati kursi Ketua DPR. 

Pasca pengesahan revisi UU MD3, enam fraksi pengusung Prabowo-Hatta melakukan deklarasi pembentukan Koalisi Permanen. Koalisi ini menegaskan komitmen kebersamaan dalam parlemen ataupun pemerintahan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengesahkan penghitungan suara secara nasional hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu dengan meraih 23.681.471 suara (18,95%), disusul Partai Golkar dengan 18.432.312 suara (14,75%). Partai Gerindra berada di posisi tiga dengan 14.760.371 suara (11,81%).

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menyatakan dukungannya untuk PDIP. Wiranto datang bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan melakukan perbincangan selama satu jam.

Mensos Salim Segaf Al Jufri meresmikan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) lanjut usia Lamin Ne'Etam. Mensos memuji perjuangan pasangan suami istri M Syuhada dan Husnul Habbah yang merintis panti termasuk LKS lanjut usia.

Partai Golkar menyebut belum ada koalisi permanen yang dilakukan oleh pihaknya dengan parpol lain. Semua parpol masih dalam tahap penjajakan pada proses komunikasi politik.

Semua partai politik harus mengevaluasi bentuk koalisi yang pernah dilakukan pada Pemilu 2004 dan 2009 lalu. Koalisi jangan hanya didasari pada pragmatisme kekuasaan.