Tak segera dilantiknya Ketua KPK terpilih Busyro Muqqodas membuat publik mempertanyakan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap pemberantasan korupsi. Namun ternyata, Keputusan Presiden (Keppres) untuk melantik Busyro telah ditandatangani.

7 Komisioner KY sudah dipilih DPR. Tahapan selanjutnya adalah pemilihan Ketua KY. Siapa yang paling pantas? Dari unsur hakim atau bukan, yang terpenting sosok tersebut visioner bagi lembaga ini.

Sejak terpilih di DPR sebagai ketua KPK beberapa pekan lalu, Busyro Muqoddas tidak kunjung dilantik. Komitmen presiden bagi penguatan KPK dipertanyakan oleh anggota DPR.

Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga independen yang bertugas menegakkan kehormatan dan martabat serta menjaga perilaku hakim harus memastikan kebal dari intervensi MA. Karena itu, idealnya pimpinan KY bukan berasal dari unsur hakim, karena akan berpengaruh pada independensi KY ke depan.

KY mencermati berbagai perilaku hakim. Komisi yang menjaga martabat dan perilaku hakim di dunia peradilan ini pun berharap para hakim bisa menjaga etika.

Komisi III DPR meminta KPK segera memeriksa harta kekayaan para hakim yang dianggap nakal. KPK juga diminta memperhatikan pejabat penyelenggara negara yang tidak bersedia melaporkan harta kekayaannya.

Mencuat usulan agar hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) juga diawasi oleh Komisi Yusidial (KY) sebagaimana hakim di lembaga lainnya. Jika hakim konstitusi diawasi KY maka butuh uji materi atas UU KY.

Isu suap dan pemerasaan yang diduga dilakukan hakim MK membuat para legislator bereaksi. Wacana memunculkan kembali klausul pengawasan eksternal hakim MK oleh KY dalam pembahasan revisi UU KY pun menguat.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki imunitas terhadap pengawasan Komisi Yudisial. Oleh karena itu, ketika muncul dugaan pelanggaran kode etik seperti sekarang ini, MK harus mengambil langkah mandiri dengan membuat majelis kehormatan.

Mahkamah Konstitusi (MK) satu-satunya lembaga yang tidak punya mekanisme pengawasan langsung kepada hakim. Setiap muncul indikasi dugaan pelanggaran kode etik atau pidana tak ada satupun lembaga bisa melakukan pemeriksaan awal kepada para hakim, termasuk Komisi Yudisial (KY).