Menkum HAM Yasonna Laoly bicara blak-blakan soal kebijakannya yang akan memberikan remisi bagi napi koruptor, terorisme, dan narkoba. Yasonna menegaskan, semua napi memiliki hak sesuai UU mendapatkan remisi.

Koalisi Merah Putih minus PAN mengusung angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly. Pernyataan deklarasi angket itu diberi judul 'Melawan Begal Demokrasi Laoly'. Bagi Akbar Tandjung, hak angket bagi Yasonna adalah sesuatu yang wajar.

Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly ngotot setiap napi, termasuk napi koruptor, narkoba, dan teroris bisa mendapat remisi. Menurutnya, remisi adalah hak setiap napi yang dilindungi Undang-undang.

Menteri Hukum mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol. Kubu Aburizal Bakrie tak menyerah.

Politikus PKS Aboebakar Alhabsy menyebut hak angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly masih sebatas wacana. Koalisi Merah Putih pun belum pernah duduk bersama membicarakan hak angket.

PPP yang dipimpin Romahurmuziy bersedia islah dengan kubu Djan Faridz. Namun ada syaratnya. Apa saja?

Kubu Aburizal Bakrie (Ical) menyerang Menkum HAM Yasonna Laoly dengan sebutan begal demokrasi. Golkar Agung Laksono membela.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsy tidak mempersoalkan rencana Menkum HAM Yasonna Laoly meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor.

Ketua DPP PPP hasil Muktamar Jakarta, Ahmad Gozali Harahap, mengkiritik gaya kerja Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait dualisme kepengurusan partainya.

Wakil Ketum Golkar Yorrys Raweyai membela Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang diserang Koalisi Merah Putih (KMP). Bagi Yorrys, Menkum bekerja sesuai aturan tanpa melakukan intervensi terhadap perselisihan kepengurusan Golkar.