Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsy tidak mempersoalkan rencana Menkum HAM Yasonna Laoly meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor.

Ketua DPP PPP hasil Muktamar Jakarta, Ahmad Gozali Harahap, mengkiritik gaya kerja Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait dualisme kepengurusan partainya.

Wakil Ketum Golkar Yorrys Raweyai membela Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang diserang Koalisi Merah Putih (KMP). Bagi Yorrys, Menkum bekerja sesuai aturan tanpa melakukan intervensi terhadap perselisihan kepengurusan Golkar.

Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Aboebakar Alhabsy mengkritik Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait pengakuan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol. DPR menurutnya tak boleh diam, harus mengambil langkah politik terkait tindakan Menkum.

Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) mendukung pengesahan DPP Golkar hasil Munas Ancol pimpinan Agung Laksono. Dukungan itu diberikan setelah menyikapi keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengakui Golkar kubu Agung.

PPP kubu Djan Faridz ‎turut serta dalam pernyataan sikap melawan kesewenangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam memutuskan kepengurusan partai politik. Politisi PPP Dimyati Natakusumah menyatakan tak percaya pada Menkum HAM

Digulirkannya usulan hak angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly oleh sejumlah parpol Koalisi Merah Putih menjadi bahasan dalam pertemuan Ketum Golkar Agung Laksono dan Ketum PPP Romahurmuziy (Romi). Keduanya menegaskan menolak hak angket.

‎Selain menyuarakan istlah 'begal' untuk Menteri hukum dan HAM Yasonna Laoly, Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo juga menyeret tokoh komik super hero Spiderman dalam kisruh Golkar.

Ketum Partai Golkar Agung Laksono menyesalkan pernyataan Bambang Soesatyo yang menyebut Menteri Hukum dan HAM melakukan begal demokrasi karena mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol.

Agung Laksono menganggap wajar rencana Menkum HAM Yasonna Laoly meninjau ulang PP yang membatasi remisi bagi koruptor. Agung menyebut Menkum hanya menjalankan UU yang menegaskan tidak ada diskriminasi.