Gubernur Jatim mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk menyelesaikan polemik penetapan UMK 2015. Jika SE tersebut benar-benar diterapkan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur bisa menerimanya.

Penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) Tahun 2015 di Jawa Timur masih ruwet. Sampai saat ini belum ada kesepakatan antara serikat pekerja dengan Apindo tentang besaran UMK 2015.

Upah Minimum Kota (UMK) di wilayah Bekasi lebih besar ketimbang upah layak buruh di Ibu Kota Jakarta. Saat hal itu ditanyakan ke Menko Perekonomian Sofjan Djalil tentang perbedaan itu, Sofyan hanya tertawa.

Sejumlah daerah di Jawa Barat belum menyerahkan nilai usulan upah minimum kabupaten kota (UMK) 2015. Wacana pemerintah pusat menaikkan BBM bersubsidi dinilai menjadi penyebab banyak daerah yang belum serahkan UMK.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan sampai 16 November 2014, tinggal tersisa 3 provinsi yang belum menetapkan dan melaporkan Upah Minimum Provinsi 2015.

Kalangan buruh mengusulkan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2015 sebesar Rp 3.574.179,36, padahal mereka sempat hanya meminta Rp 3 juta/bulan.

Hingga Pukul 14.00 WIB, Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok belum menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2015.

Buruh Jakarta membandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diterima buruh Bekasi, Jawa Barat, lebih tinggi. Menanggapi itu, Ahok punya saran untuk para buruh.

Ahok memilih menggunakan hitungan kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp 2,7 juta sebagai patokan UMP. Ia selama ini telah membantu buruh untuk memperjuangkan KHL.

Pengusaha mengaku sempat berat hati harus menerima usulan perkiraan UMP DKI Jakarta 2015 sebesar Rp 2.693.764,40.