Polda Metro Jaya tidak sependapat pembatasan kendaraan untuk nopol ganjil-genap diberlakukan untuk motor. Oleh karena itu, Polda menyiapkan langkah untuk mengatasi kesemrawutan yang ditimbulkan dari banyaknya pemotor di Jakarta.

Harga BBM sangat menentukan keberhasilan rencana program Pemprov DKI mengenai pembatasan nomor polisi (nopol) kendaraan ganjil genap.

Kemacetan lalu lintas akan coba dipecahkan Pemprop DKI Jakarta dengan pembatasan mobil dan sepeda motor berdasarkan nopol ganjil dan genap. Di sisi lain, naik kendaraan umum lebih murah dibandingkan mobil pribadi.

Pemprov DKI Jakarta berencana memberlakukan aturan baru mengenai pembatasan kendaraan melalui metode nopol ganjil-genap tahun depan. Jika persiapan pemberlakukan aturan ini tidak matang, justru akan menjadi masalah baru di Ibu Kota.

Pada Agustus 2011, Polda Metro Jaya urung memberlakukan pembatasan kendaraan.

Rencana pembatasan pelat kendaraan pribadi bernopol ganjil dan genap akan dilakukan juga oleh Jokowi. Untuk itu, Jokowi menyiapkan 2 sepeda jika dibutuhkan ketika kendaraannya yang bernopol ganjil tidak boleh melintas.

Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan pembatasan jumlah kendaraan bermotor yang melintas di Ibu Kota tahun depan melalui metode pelat nomor ganjil-genap. Gubernur DKI Joko Widodo mengaku siap memberi contoh kepada warganya dalam mentaati aturan baru itu.

Wacana pembatasan pelat kendaraan bermotor ganjil-genap di jalanan Jakarta sedang mengemuka di Balai Kota DKI. Tak banyak kota di dunia yang melaksanakan kebijakan ini. Tengok upaya 5 kota di dunia ini mengurangi kemacetan.

Mulai Maret 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya bakal memberlakukan pembatasan pemakaian kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, keputusan menerapkan aturan berdasarkan pelat nomor mobil ganjil dan genap ini merupakan kebijakan radikal.

Mulai Maret 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya bakal memberlakukan pembatasan pemakaian kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, keputusan menerapkan aturan berdasarkan pelat nomor mobil ganjil dan genap ini merupakan kebijakan radikal.