Konflik di tubuh Partai Persatuan Pembangunan kembali memanas. Dua kubu di PPP yakni pihak Romahurmuziy (Romi) dan Djan Faridz saling melemparkan 'serangan'.

Ketum Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie mulai ditinggalkan para pendukungnya. Para pengurus Golkar kubu Ical seperti Airlangga Hartanto, Erwin Aksa dan Mahyudin mulai merapat ke Agung Laksono yang kepengurusannya sudah disahkan oleh Menkum HAM. Apakah ini artinya the game is over?

Sejumlah pengurus partai versi Ketum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie mbalelo dan merapat ke Ketum Golkar versi Ancol Agung Laksono. Sebut saja Airlangga Hartanto dan Mahyudin yang sudah memastikan berpindah haluan dan masuk dalam formasi kepengurusan kubu Agung.

Menkum HAM Yasonna Laoly bicara blak-blakan soal kebijakannya yang akan memberikan remisi bagi napi koruptor, terorisme, dan narkoba. Yasonna menegaskan, semua napi memiliki hak sesuai UU mendapatkan remisi.

Koalisi Merah Putih minus PAN mengusung angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly. Pernyataan deklarasi angket itu diberi judul 'Melawan Begal Demokrasi Laoly'. Bagi Akbar Tandjung, hak angket bagi Yasonna adalah sesuatu yang wajar.

Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly ngotot setiap napi, termasuk napi koruptor, narkoba, dan teroris bisa mendapat remisi. Menurutnya, remisi adalah hak setiap napi yang dilindungi Undang-undang.

Menteri Hukum mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol. Kubu Aburizal Bakrie tak menyerah.

Politikus PKS Aboebakar Alhabsy menyebut hak angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly masih sebatas wacana. Koalisi Merah Putih pun belum pernah duduk bersama membicarakan hak angket.

PPP yang dipimpin Romahurmuziy bersedia islah dengan kubu Djan Faridz. Namun ada syaratnya. Apa saja?

Kubu Aburizal Bakrie (Ical) menyerang Menkum HAM Yasonna Laoly dengan sebutan begal demokrasi. Golkar Agung Laksono membela.