Dunia internasional tengah menyoroti pelaksanaan eksekusi hukuman mati Indonesia. Apalagi Australia dan Brasil gencar memprotes keras dan minta hukuman mati dibatalkan karena ada warganya yang masuk daftar eksekusi. Apa respons Kementerian Luar Negeri (Kemlu)?

Warga Indonesia ramai-ramai mengumpulkan koin untuk PM Australia Tony Abbott yang melontarkan pernyataan kontroversial dengan mengungkit-ungkit bantuan tsunami Aceh dengan eksekusi mati bandit narkoba Bali Nine. Apa tanggapan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia?

Langkah tegas pemerintah Indonesia menarik Duta Besar di Brasil, mendapat dukungan. Keputusan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dianggap tepat.

Terganggunya hubungan antara Indonesia dengan Brasil tidak membuat pelayanan KBRI Brazilia menjadi terhenti. Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arrmanatha Nasir atau akrab disapa Tata, KBRI Brazilia masih tetap memberikan pelayanan seperti biasa.

Sikap Kemlu yang menarik pulang Dubes Indonesia untuk Brasil diapresiasi oleh Wakil Ketua Komisi 1 Tantowi Yahya. Menurutnya, keputusan Brasil membatalkan proses penerimaan surat kepercayaan (credential) merupakan sikap emosional yang tidak strategis.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana keputusan yang diambil Kemenlu sangat tepat.

Pemerintah Indonesia protes keras atas tindakan pemerintah Brasil yang tiba-tiba menunda pemberian mandat kepada Duta Besar Indonesia untuk Brasil. Tak terima dengan tindakan pemerintah Brasil, pemerintah menarik pulang Dubes Indonesia untuk Brasil.

Tidak menutup kemungkinan perebutan pengaruh di Ukraina dapat terjadi di Asia Tenggara. Indonesia perlu lebih giat menggagas kerjasama keamanan kawasan.

Pemerintah memastikan Kedutaan Besar RI di Sanaa, Yaman, masih buka meski kondisi politik dalam negeri mengkhawatirkan. Pemerintah belum berencana mengikuti jejak Inggris, Uni Emirat Arab, Italia dan Perancis yang sudah lebih dulu menutup kedutaannya.

Kementerian Luar Negeri akan mengevakusi 4.000 WNI yang ada di Yaman kembali ke Tanah Air. Hal ini dilakukan karena situasi politik dan kondisi di Yaman sudah tak menentu dan mengkhawatirkan.