Sejarah putusan pengadilan umum terhadap terdakwa kasus korupsi masih memprihatinkan. Di tahun 2009, 224 terdakwa yang duduk dikursi pesakitan divonis bebas oleh pengadilan umum.

Sidak Satgas Pemberantasan Mafia Hukum terhadap sejumlah narapidana yang diduga mendapat perlakuan khusus hendaknya tidak berhenti pada Ayin cs saja. Satgas yang dibentuk oleh Presiden SBY ini ditantang untuk berani memeriksa sel besan SBY sendiri, Aulia Pohan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani masih memakai mobil dinas lama Toyota Camry. Meski masih menggunakan yang lama, Sri Mulyani mengaku tidak mau mengembalikan mobil dinas baru Toyota Crown Royal Saloon seharga Rp 1,3 milyar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menindak para pejabat daerah yang menikmati fee dari Bank Pembangunan Daerah (BPD). Sikap KPK yang hanya melakukan imbauan bagi mereka agar mengembalikan uang dipertanyakan.

Meski Ujian UN telah dianulir oleh MA, pemerintah bersikeras akan tetap melanjutkan. Upaya tetap melaksanakan UN hanya akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Penanganan kasus dugaan korupsi KBRI di Thailand yang ditangani Kejagung hingga kini belum jelas. Bahkan, ada kabar segera dihentikan. ICW meminta KPK mengambil alih.

Pemerintah diminta tunduk pada keputusan MA yang meminta Ujian Nasional (UN) distop terlebih dahulu. Sikap pemerintah yang ngotot sama dengan mempertontonkan pelanggaran hukum secara vulgar.

Badan Anggaran DPR mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pengadaan mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon seharga Rp 1,3 M. Audit perlu untuk mengetahui ada tidaknya dugaan mark up

KPK belum melakukan pemeriksaan internal terkait adanya kritikan tajam soal lambannya penanganan kasus Anggodo. Termasuk melakukan reposisi atau pergantian personel pegawai.

KPK tidak bisa langsung mengusut proyek pengadaan Toyota Crown Royal Saloon seharga Rp 1,3 miliar. Meski ada temuan pelanggaran aturan, KPK harus tetap menunggu hasil audit.