Apakah rekaman percakapan telepon antara Ari Muladi dan Ade Rahardja ada? Masih belum benar-benar terbukti. Namun Jaksa Agung Hendarman Supandji mengaku kalau dia pernah berucap rekaman itu ada.

Masyarakat yang mengenal dan dianggap mengetahui sepak terjang calon pimpinan KPK diharapkan memberikan informasi kepada pansel KPK. Pansel KPK pun akan mengevaluasi masukan-masukan dari masyarakat tersebut.

Komisi II DPR mengaku bisa memahami rekomendasi Dewan Kehormatan (DK) KPU untuk memberhentikan komisioner KPU Andi Nurpati secara tidak hormat. Perlu penegakan kode etik agar kasus serupa tidak terulang.

Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) anggota dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) termasuk yang paling malas melaporkan harta kekayaan mereka. PAN menjanjikan akan memberikan sanksi jika hingga Jumat ini belum melaporkan harta kekayaannya.

DPR mengkritik Gubernur Fauzi Bowo yang dianggap gagal mengatasi kemacetan. Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menilai kegagalan bukan semata-mata kelalaian Foke, tapi ada pekerjaan Gubernur Sutiyoso yang belum selesai.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dibela DPRD DKI dalam urusan macet. DPR yang mengkritik Pemprov DKI pun diminta tidak asal kritik, tapi ikut membantu mengatasi persoalan kemacetan.

Selain Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga  setuju dengan rencana konfederasi (penggabungan) partai politik seperti yang diwacanakan oleh PAN. Ide PKB tersebut lantas disambut baik oleh PAN.

ICW menilai sah-sah saja langkah yang diambil Mabes Polri untuk mengklarifikasi sejumlah rekening gendut milik perwira tingginya. Namun dengan pengumuman tersebut, tetap saja diperlukan satu tim verifikasi independen sebagai pembading apa yang telah Polri sampaikan.

Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar mendapat rapor merah dalam evaluasi kabinet. Namun Partai Amanat Nasional (PAN) tidak sependapat dengan penilaian yang dikeluarkan oleh UKP4 tersebut.

ICW mencium indikasi Panja DPR terkait RUU PPATK hendak menggembosi lembaga itu. Hal ini terbukti dari rapat yang digelar di Bogor, Panja justru menolak penguatan peran PPATK.