Calon Presiden RI Hj Megawati Soekarnoputri taat norma dan institusi hukum dengan memenuhi panggilan dari Bawaslu. Panggilan ini terkait pengaduan berkampanye di masa tenang dari tim sukses SBY-Boediono.

Gus Dur mendukung dilakukannya audit keuangan dana kampanye pilpres oleh 3 pasang calon. Hal ini untuk menghindari masuknya dana illegal dalam kampanye.

Selain melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke produsen tinta, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga melakukan sidak ke percetakan surat suara. Percetakan itu sebelumnya sudah diinspeksi Badan Intelijen Negara (BIN).

Bawaslu melakukan sidak ke sejumlah perusahaan pemenang tender percetakan surat suara di DKI Jakarta dan Bogor, Jawa Barat.

Aroma suap berhembus di KPUD Riau. Seorang caleg PPP untuk DPR RI dikabarkan memberikan uang Rp 250 juta kepada Ketua KPUD Riau agar diloloskan ke Senayan.

Badan Pengawas Pemilu menyayangkan keputusan KPU yang tidak membentuk Dewan Kehormatan (DK). Hal ini terkait dengan tuduhan terhadap 3 komisioner dan Sekjen KPU yang telah melakukan pelanggaran kode etik.

Pemerintah optimistis DPS Pilpres akan lebih baik dari DPS Pileg. Padahal Bawaslu menuding DPS Pilpres berantakan.

Calon DPD RI Gorontalo, Hana Hasanah, dilaporkan ke KPU. Istri Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, ini digugat lantaran menggunakan gambar bersama pejabat Gorontalo pada stiker dan baliho saat Pemilu Legislatif 2009.

Pemerintah berkeyakinan jajaran Polri netral dalam menangani setiap tindak pelanggaran pemilu. Penolakan terhadap beberapa laporan tindak pelanggaran pemilu dari Bawaslu lebih karena wilayah penanganannya bukan menjadi wewenang Polri.

Pemantau independen resmi dari Union Migran (UNIMIG) Indonesia meminta kepolisian RI untuk mengusut dugaan manipulasi suara melalui pos (undi pos).