Ratusan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kuningan, Jakarta Selatan.‎

Setelah mendapat pengakuan sebagai Ketum Golkar, Agung Laksono bergerak cepat menyusun kepengurusan baru dengan merangkul sejumlah pengurus kubu Aburizal Bakrie (Ical) secara selektif. Agung akan mendaftarkan kepengurusan ke Kemenkum HAM sore ini.

Plt KPK Johan Budi memberi sinyal ketidaksetujuan akan langkah Menkum HAM Yasonna Laoly yang akan memberlakukan remisi bagi koruptor. Johan sebenarnya berharap agar Yasonna mau memperketat aturan remisi. 

Menkum HAM Yasonna Laoly ingin agar terpidana kasus korupsi, terorisme, dan narkoba diberi remisi. Pelaksana tugas (Plt) Pimpinan KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya lebih ingin agar remisi tersebut diperketat. 

Menkum HAM Yasonna Laoly bersikeras agar napi kasus korupsi, terorisme, dan narkoba diberi remisi. Alasannya karena dia tak ingin melanggar UU. Pemberian remisi bagi setiap napi adalah hak. 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly menilai setiap narapidana (napi) berhak mendapat remisi termasuk koruptor. Menurutnya, remisi merupakan hak setiap napi yang dilindungi undang-undang.

Rencana pemberian kembali remisi bagi napi korupsi terus menuai kritik. Kali ini datang dari mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua. Dia menilai, wacana tersebut melanggar hak asasi rakyat.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Laoly berencana memberikan remisi pada narapidana (napi) korupsi, narkoba dan teroris. Langkah ini dinilai mundur dari upaya pemberantasan korupsi jaman Presiden SBY.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan Partai Golongan Karya pimpinan Agung Laksono berbuntut panjang.

Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar pimpinan Agung Laksono. Setelah mendapat surat keputusan dari Menkumham, Agung pun menyatakan Golkar keluar dari KMP.