Pemerintah khawatir dengan disparitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan non subsidi yang terlampau jauh.

Pemerintah siap-siap membuat aturan untuk membatasi mobil mewah mengisi bensin Premium. Bagi para produsen mobil, hal itu bukanlah masalah.

Langkah melarang mobil mewah membeli BBM subsidi sulit dilakukan karena negara bisa melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Saat ini pemerintah pusing karena konsumsi BBM subsidi khususnya premium melonjak, dan jatahnya sebesar 40 juta kiloliter (KL) bakal habis. Ini karena premium lebih murah 100% dari pertamax.

Bulan ini pemerintah berencana mengeluarkan aturan untuk melarang mobil mewah di DKI Jakarta membeli BBM subsidi. Ini langkah yang diambil karena minimnya pilihan akibat harga BBM subsidi tidak naik.

Siap-siap bagi pemilik mobil mewah yang hingga saat ini masih mengisi mobilnya dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Bulan September ini pemerintah akan mengeluarkan larangan mobil mewah di DKI Jakarta membeli BBM bersubsidi.

Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan mengeluarkan larangan mobil mewah di DKI Jakarta membeli BBM bersubsidi.

BPH Migas sudah memperingatkan PT Pertamina (Persero) agar segera menghentikan pasokan Premium di SPBU Jalan Tol dan Perumahan Elit karena kuota BBM subsidi menipis.

BPH Migas mencatat sepanjang Januari-Juni 2012 terjadi 396 kasus penyelundupan BBM Subsidi yang berhasil tertangkap tangan.

Pengelola SPBU Shell menetapkan harga baru BBM mereka mulai kemarin. Harga BBM non subsidi Shell jenis Super turun Rp 100/liter dari Rp 9.900/liter menjadi Rp 9.800/liter.