Gubernur Ahok punya keinginan memotong fasilitas yang diterima anggota DPRD DKI, salah satunya tunjangan pemeliharaan rumah sebesar Rp 30 juta. Bagaimana dengan gaji anggota dewan?

Posisi komisaris BUMN sering jadi incaran banyak pihak. Pasalnya, penghasilan yang didapat cukup besar. 

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) sempat melempar wacana untuk memangkas anggaran DPRD DKI, salah satunya adalah anggaran perumahan yang mencapai Rp 30 juta. 

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) melempar wacana akan memotong gaji dan tunjangan fasilitas untuk DPRD DKI. Mendengar itu, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan biaya operasional Ahok besar.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi angkat bicara seputar rencana Ahok yang akan memangkas tunjangan DPRD DKI Jakarta yang besar untuk dialokasikan ke pos lain. Ia justru menyebut dana operasional Ahok yang lebih besar.

Kemendagri meminta Pemprov DKI Jakarta untuk meninjau ulang mengenai besaran tunjangan daerah dalam evaluasi APBD 2015. Namun Sekda DKI Saefullah menjelaskan pihaknya tetap memberi tunjangan kinerja daerah (TKD) PNS DKI Jakarta.

Di tengah kisruh RPBD DKI, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyinggung soal gaji dan tunjangan anggota DPRD dan mengancam akan memotong tunjangan yang menurutnya besar.

Draf Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta hasil evaluasi Kemendagri sangat banyak. Rapat Badan Anggaran DPRD baru membahas halaman awal. 

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat sebagai Gubernur DKI usai dilantik Presiden Jokowi pada 19 November 2014 di Istana Negara. Lalu berapa gaji Ahok?

Sekda DKI Saefullah mengungkapkan, berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya baru-baru ini, biaya hidup keluarga di Jakarta Rp 6 juta per bulan. Karena itu, wajar apabila gaji PNS yang masuk dalam belanja pegawai mencapai Rp 20 triliun.