Pengelola Rusun Wilayah III berencana melaporkan tindak penyelewengan pratik jual-beli rusun di wilayahnya. Sejumlah barang bukti pun sudah untuk melengkapi laporan itu.

Sejumlah indikasi pelanggaran pidana dalam kasus penyelewengan di rusunawa antara lain, soal pajak. Setiap transaksi jual beli dalam jumlah tertentu wajib membayar pajak ke negara.

Pemerintah dianggap salah strategi dalam menyediakan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Praktik penyelewengan di rusunawa ini, timbul karena adanya kenakalan warga yang mencoba meraup untung. Apalagi, permintaannya memang tinggi.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengajak wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) blusukan ke kampung deret dan pasar. Apa kesan Ahok saat blusukan pertama kalinya ini bersama Jokowi?

Ahok tak lagi percaya dengan sejumlah inspeksi mendadak yang akhir-akhir ini rajin digelar pegawai Dinas Perumahan. Dia pun menyiapkan sejumlah strategi untuk memberantas mafia di rusunawa.

Pengelolaan uang iuran atau service charge yang dikelola oleh pengurus PPPSRS dalam satu apartemen atau rusun bisa mencapai Rp 1-2 miliar per bulan.

Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) menjadi rebutan dan 'lahan basah' di sebuah rumah susun atau apartemen.

Misalnya kepada Ahok dilaporkan hanya ditemukan 20 unit di rusunawa Marunda yang berpindah tangan. Padahal dari laporan warga yang masuk ke Ahok, sedikitnya ada 200 unit di Cluster A rusunawa Marunda telah diselewengkan.

“Ini kita sudah dapat datanya, makanya kita akan pidanakan saja. Kalau sudah dipidana dia akan 'nyanyi'.”