"UU mengharuskan pemilik barang menyaksikan langsung benda-benda yang disita. Pembentuk UU jelas melarang penyitaan dilakukan bukan di hadapan pemilik barang," ujar kuasa hukum Nazaruddin, Afrian Bondjol.

Usai kuasa hukum Muhammad Nazaruddin membacakan materi gugatan praperadilan, pihak kuasa hukum KPK langsung menanggapi dengan jawaban termohon. Pihak KPK menegaskan, penyitaan tas hitam milik Nazaruddin sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni UU KPK.

Gugatan praperadilan yang diajukan Nazaruddin akhirnya digelar kembali setelah beberapa kali ditunda. Nazaruddin yang diwakili kuasa hukumnya, membacakan materi gugatannya secara resmi.

Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) telah menggelontorkan bukti baru terkait kasus Munir ke Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Basrief Arief pun berjanji akan memeriksa bukti baru tersebut.

Jaksa Agung Basrief Arief menilai kasus Munir sudah tuntas. Namun tidak demikian bagi Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum). Kasum pun menyambangi Kejagung dan menyetor bukti baru.

Eksepsi terdakwa kasus proyek PLTS, Timas Ginting, ditolak jaksa KPK. Penuntut Umum menilai telah membuat surat dakwaan secara cermat sehingga menolak seluruh nota keberatan itu.

Tindakan korupsi masih terus mewabah di tanah air. Korupsi akan terus terjadi selama pemberantasan terhadap korupsi masih bersifat sektoral dan egosentrisme korps masih tinggi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

Persidangan kasus penganiayaan nasabah Citibank, Irzen Octa kembali digelar di PN Jaksel dengan agenda penyampaian eksepsi oleh terdakwa. Pihak penasihat hukum terdakwa menyatakan keberatan dengan dimasukkannya hasil otopsi dokter Mun'im Idris yang dinilai ilegal ke dalam dakwaan.

Pihak Paskah Suzetta tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena penolakan pembebasan bersyarat. Mereka menilai sesuai aturan Paskah sudah menjalani 2/3 masa tahanan dan berhak bebas.

Komisi III DPR tidak setuju dengan gagasan Kemenkum HAM yang akan mendorong hukuman minimal 5 tahun bagi koruptor. Ide tersebut dipandang dapat menganggu independensi hakim di pengadilan.