Komisi Pemilihan Umum saat ini tengah menyusun peraturan KPU tenteng penyelanggaran pemilihan kepala daerah serentak. Salah satu bagian yang kan masuk dalam PKPU adalah soal kemungkinan muncul sengketa di pilkada serentak.

Soal kepengurusan Golkar yang berhak iktu Pilkada, Wakil ketua umum Golkar kubu Agung Lakono, Yorrys Raweyai meyakini KPU akan menentukan kepengurusan berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM.

DPP Partai Golkar Agung Laksono akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) hari ini di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Forum tertinggi di bawah Munas ini akan membahas tiga agenda penting, apa saja?

Dualisme kepengurusan Golkar yang tidak kunjung usai membuat partai beringin ini terancam tidak bisa ikut Pilkada serentak. KPU pun masih belum memutuskan pengurus Golkar kubu mana yang bisa ikut Pilkada.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik menyebut rancangan aturan larangan keluarga petahana (incumbent) untuk mencalonkan diri dalam Pilkada sudah ideal.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik berharap Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat bisa bekerja cepat melakukan pembahasan draf Peraturan KPU mengenai Pilkada serentak.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengaku tidak mengalami kendala yang cukup berarti dalam menghadapi Pilkada serentak. Justru menurut Husni, waktu persiapan yang dimiliki KPU lebih longgar dari pemilu-pemilu sebelumnya.

Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pada akhir tahun 2015, KPU dan Bawaslu akan membuat sejumlah peraturan. Komisi II DPR kemudian membentuk Panja Pilkada untuk mengawasi penyusunan peraturan itu.

KPU Lamongan siap menggelar pemilukada pada Desember 2015 mendatang. Untuk itu, KPU mengajukan anggaran ke pemerintah daerah sebesar Rp 35 Miliar.

KPU Kota Surabaya memastikan coblosan Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota (Pilwali) pada 9 Desember 2015. Partai politik menganggap waktu pelaksanaan terlalu mepet dan tidak rasional.