Rencana pemerintah untuk mengosongkan BBM bersubsidi di jalan-jalan yang biasa di lewati mobil-mobil mewah mendapat dukungan dari kalangan partai politik seperti Partai Golkar.

Partai Demokrat MK akan menolak permohonan uji materi atau judicial review pasal 7 ayat 6 a UU APBN Perubahan 2012 terkait harga BBM bersubsidi.

Anggota Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana mengaku tidak pernah memakai BBM bersubsidi untuk kendaraan yang dia miliki. Harusnya Alphard yang pakai premium dibuat malu.

PKS siap menanggung risiko apa pun atas pilihan dalam paripurna BBM. Bahkan, PKS sudah mempersiapkan diri apabila kelak dibuang dari koalisi Presiden SBY.

"Sepertinya rencana kenaikan BBM dianggapnya kiamat, tamat dan akhir dari kehidupan bumi ini, sehingga BBM tidak boleh naik dan rakyat diprovokasi. Padahal kenaikan BBM bukan kiamat," kata Ketua DPP PD, Herman Khaeron.

Politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan bukanlah pemerintah, bukanlah Partai Demokrat atau PDI-P yang menjadi dalang pemerintah harus menaikan harga BBM

Pemerintah rapat maraton hingga malam hari sejak Sabtu sampai Senin membahas rancangan APBN Perubahan 2012 dan kenaikan harga BBM. Rapat tersebut cukup melelahkan.

PT PLN (Persero) menegaskan pemadaman listrik di sejumlah daerah di Jakarta hari ini bukan aksi respons atas penolakan tambahan anggaran subsidi listrik oleh DPR-RI.

Menteri ESDM Jero Wacik mengaku gagal meyakinkan Komisi VII DPR untuk memberikan tambahan total subsidi kepada PT PLN sebesar Rp 93,4 triliun.

PT PLN (Persero) diharapkan dapat menghindari pemadaman bergilir jika perusahaan listrik ini diberi tambahan anggaran subsidi listrik dalam RAPBN-P 2012.