Irwasum Mabes Polri Irjen Pol Nanan Sukarna menjamin akan bertindak tegas selama memegang jabatan di pengawasan Polri. Bagi anggota Polri yang jelas-jelas melakukan pelanggaran berat akan dicopot.

Menkeu Sri Mulyani ternyata masih menggunakan mobil dinas yang lama. Padahal selaku bendahara negara, dia pejabat teknis yang punya wewenang mencairkan uang negara pengadaan mobil dinas baru.

Aktor rekaman dugaan kriminalisasi KPK Anggodo Widjojo, melalui pengacaranya mengatakan siap mangkir jika nanti dipanggil KPK dan tidak merasa ada korelasi. Namun KPK akan menindak tegas jika Anggodo benar-benar mangkir.

KPK diminta melakukan pengusutan terhadap proyek pengadaan mobil Toyota Crown Royal Saloon seharga Rp 1,3 miliar bagi menteri dan pejabat tinggi negara. Pengadaan mobil itu terindikasi melanggar peraturan Menkeu.

Anggodo Widjojo masih terus menghirup udara bebas di tengah desakan publik agar dia dijadikan tersangka dalam kasus korupsi di tubuh PT Masaro Radiokom. KPK pun didesak menghadirkan penyidik dari luar polisi dan jaksa agar bisa lebih profesional.

Kasus Anggodo Widjojo belum juga terlihat ada perkembangan. Tudingan pun diarahkan pada Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Suedi Husein. Tapi Suaedy membantah.

Aktor rekaman dugaan kriminalisasi KPK Anggodo Widjojo belum tentu akan hadir bila dipanggil dan diperiksa KPK. Anggodo akan memenuhi panggilan KPK jika dinilai ada korelasi dengan dirinya.

Menkum HAM Patrialis Akbar menilai, kebijakan mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon menghemat uang negara. Jika dibandingkan dengan uang transpor hingga 5 tahun ke depan, penggunaan mobil itu menghemat beberapa ratus juta rupiah.

"Kita akan membuat jaringan dengan para stake holder dalam bidang hukum dan ini menjadi upaya bersama," Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto.

Menkeu Sri Mulyani meyakini bila kebijakan pengadaan mobil Toyota Crown Royal Saloon Rp 1,3 miliar tidak melanggar Peraturan. Namun untuk memastikannya dia akan melakukan pengecekan.