Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama menduga ada oknum PNS dari Dinas Perumahan DKI yang bertindak sebagai makelar rusun. Rusun-rusun bersubsidi dijual oleh oknum tersebut.

Maraknya golongan mampu membeli atau menjual rusun untuk kelas menengah ke bawah disebut-sebut karena sewa apartemen di Jakarta sangat tinggi harganya. Ahok pun pernah didatangi oleh orang yang dirugikan akibat jual beli rusun itu.

Adanya PNS yang terlibat jual beli rusun mulai diidentifikasi oleh pemprov DKI. Sanksi bagi mereka yang terlibat pun sudah disusun.

Banjir sudah jadi teman bagi warga Kampung Pulo, Jaktim, di tiap musim hujan. Tapi toh meski merasa kesusahan kala banjir, banyak warga memilih tetap bertahan.

Pemprov DKI Jakarta telah menawarkan Rusun Komarudin, Penggilingan, Jakarta Timur, bagi warga Kampung Pulo karena kerap terendam banjir. Namun sejumlah warga menginginkan ganti untung sebelum direlokasi.

Sampai saat ini para pengembang perumahan bersubsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih memakai harga acuan lama.

Data APERSI mengungkapkan 6 dari 10 orang yang ingin beli rusun itu tidak bisa lolos BI Cheking. Penyebabnya utamanya karena tagihan kartu kredit dan cicilan kendaraan bermotor.

Kalangan pengembang properti setuju dengan rencana pemberian rumah subsidi hanya untuk rumah susun saja.

Menpera Djan Faridz menyiapkan aturan skema subsidi rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLLP) harus berbentuk rumah susun (rusun).

Gubernur DKI Jokowi menemukan 200 rusun yang dialihsewakan. Salah satu rusun tersebut yakni Marunda.