Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto menyampaikan anggaran yang digunakan oleh pihaknya berasal dari APBN yang masuk pos anggaran Setneg. Namun demikian, ia mengaku belum mengetahui jumlahnya.

Koordinator ICW Fahmi Badoh berharap pansus angket Century dapat bekerja sampai tuntas. Pansus diminta tidak terpengaruh isu politik seperti reshuffle kabinet dan isu-isu lainnya.

KPK mengawasi secara ketat ruang tahanan Anggodo di rumah tahanan Cipinang, Jakarta Timur. Ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pemberian fasilitas mewah bagi adik buronan KPK, Anggoro Widjojo, tersebut.

Menurut data ICW pungli di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang mencapai miliaran rupiah tahun 2009. Menkum HAM Patrialis Akbar mengakui hal ini dan telah menegur Kalapas Cipinang.

ICW memonitoring 9 kepala daerah di Indonesia yang diduga melakukan tindakan korupsi. Hasilnya, kepala daerah di Pulau Jawa ditemukan paling banyak melakukan tindakan korupsi.

Indonesia Coruption Watch (ICW) meminta KPK terus mengawasi tersangka Anggodo Widjojo di Rutan Cipinang, Jakarta. Hal ini harus dilakukan agar Anggodo tidak mendapatkan perlakuan istimewa seperti apa yang diterima oleh Arthalyta Suryani (Ayin).

LP Cipinang menyangkal bila praktek pungli mencapai miliaran rupiah masih ada. Pihak LP terus melakukan perubahan, meski memang tidak mungkin habis sama sekali, tetapi terus dikurangi.

Terkuaknya pemberian fasilitas mewah kepada beberapa terpidana di Rutan Pondok Bambu menambah daftar hitam sistem hukum negara ini. Praktek serupa juga terjadi di Lapas Cipinang.

Praktek korupsi terhadap dana bansos banyak dilakukan kepala daerah mengalami peningkatan sepanjang tahun 2009. Kasus korupsi paling tinggi terdapat di Jateng.

Anggaran dana bagi kinerja Satgas Pemberantasan Mafia Hukum diminta transparan dan akuntabel. Transparansi ini juga merupakan bagian dari pertanggung jawaban kinerja Satgas.