"Kita lagi desak, kita tekan. Kalau tidak kita bisa copot, tidak naik pangkat atau apa, macam-macamlah," kata Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

KPK mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta menyusun sistem e-budgeting untuk menghindari terulangnya anggaran siluman yang kerap muncul dalam APBD. Sistem tersebut diharapkan dapat menjadi solusi efektif dan dapat dicontoh daerah lain.

Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) berpendapat bahwa seharusnya Pemprov DKI tak lagi menghitung-hitung keuntungan dalam masalah transportasi umum. Karena perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain adalah hak setiap warga.

Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) berpendapat bahwa seharusnya Pemprov DKI tak lagi menghitung-hitung keuntungan dalam masalah transportasi umum.

Penyerapan APBD DKI 2013 masih rendah, yakni 45,42% per tanggal 29 Oktober 2013. Jokowi memanggil jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memastikan hal ini tidak terulang lagi.

Hari ini Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengumpulkan seluruh jajaran SKPD. Salah satu pembahasannya mengenai rencana alokasi dana untuk RAPBD 2014 dan prioritas program kerja.

Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama menggencarkan perang melawan anggaran siluman dalam APBD DKI Jakarta tahun mendatang. Namun dia menilai belum perlu ada Densus Anti Korupsi sebagaimana diwacanakan Komisi III DPR.

"Banyak anggaran yang jumlahnya besar kalau dilihat strukturnya. Hasilnya bagaimana, kita belum tahu. Nah, ini yang mesti diawasi ketat."

Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta menanggapi permasalahan Kartu Jakarta Sehat (KJS). BPK menganggap dalam KJS rawan sekali penyelewang, sehingga akan mendapat pengawasan khusus.

“Modusnya ya begitu. Satu nguntungin yang lain. Ini kan proyek bareng. Proyek fiktif yang sebenarnya murah ditulis gede, mahal. Duitnya di makan sama mereka."