Setelah puluhan tahun membela Golkar akhirnya Akbar Tandjung tiba di jalan buntu. Akbar tak masuk dalam jajaran pengurus Golkar yang didaftarkan Agung Laksono ke Kemenkum HAM, inikah akhir episode Akbar Tandjung di Golkar dan panggung politik nasional?

Ratusan kader yang mengklaim bagian Kepengurusan PPP kubu Djan Faridz melakukan demonstrasi di Kemenkumham, Jakarta. Mereka memprotes pengesahan DPP PPP kubu Romi.

Aburizal Bakrie (Ical) menggelar pertemuan dengan DPD tingkat I Partai Golkar di rumahnya. Ada lima kesepatan yang dihasilkan dari pertemuan yang berlangsung selama kira-kira 3 jam itu.

Menkum HAM Yasonna Laoly berniat tak mendiskriminasi napi kasus korupsi, terorisme, dan narkoba. Yasonna pun mulai menggulirkan wacana memberikan remisi bagi narapida extraordinary crime.

Berkembang wacana Menkum HAM Yasonna Laoly akan merevisi PP 99 tahun 2012 di mana nantinya koruptor juga bisa mendapatkan remisi. Menurutnya semua napi punya hak yang sama untuk mendapat remisi dan pembebasan bersyarat.

Menkum HAM Yasonna Laoly menganggap bahwa napi korupsi juga mempunyai hak untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Tidak memberikan remisi dan pembebasan bersyarat terhadap napi korupsi adalah bentuk diskriminasi.

Sikap penolakan Gerindra terkait pemberian remisi terhadap koruptor ini disampaikan melalui akun twitter resmi Gerindra. Melalui akun @Gerindra, partai besutan Prabowo Subianto itu mengunggah gambar berisi sikap penolakan terkait pemberian remisi kepada koruptor.

Ketua Fraksi Golkar di DPR Ade Komarudin ikut menghadiri pertemuan dengan DPD tingkat 1 di rumah Aburizal Bakrie (Ical) malam ini. Ia menyebut pertemuan kira-kira 3 jam itu bertujuan untuk merapatkan barisan para kader Golkar di daerah.

Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar VIII Surabaya Romahurmuziy menegaskan fraksinya tak akan terlibat urusan hak angket ini.

Yasonna mengaku kecewa karena disebut mengobral remisi terkait rencananya untuk mencabut PP 99 itu.