Secara yuridis Novanto tak harus mundur dari jabatan Ketua DPR. Hanya secara etis sejumlah pakar hukum dan pegiat antikorupsi menyarankan Novanto mundur.
Dalam tujuh keputusan di rapat pleno DPP Golkar, salah satunya mewajibkan seluruh anggota Fraksi hadir dalam keputusan RUU Pemilu, Kamis (20/7). Apa maksudnya?