detikNews

Koalisi LSM Minta Pemerintah Koreksi Blue Print Aceh

Koalisi Masyarakat Sipil menilai perlu ada pembaruan dalam blue print recovery Aceh pasca tsunami.

Kamis, 07 Apr 2005 16:07 WIB

detikNews

Partai-partai Mahasiswa Tolak Hasil Pemilu UIN Sunan Kalijaga

Partai-partai mahasiswa di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogya menolak hasil pemilihan umum mahasiswa (pemilwa).

Rabu, 30 Mar 2005 14:23 WIB

detikNews

KPU Sumbar Minta Pemerintah Segera Terbitkan Perpu

KPUD Sumbar meminta pemerintah segera menerbitkan Perpu terkait sejumlah pasal di UU tentang Pemda dibatalkan oleh MK.

Senin, 28 Mar 2005 17:51 WIB

detikNews

Pemerintah Didesak Bahas RUU Perlindungan Saksi

Koalisi Perlindungan Saksi meminta KPK mendesak Presiden SBY dan DPR guna membahas RUU Perlindungan Saksi.

Senin, 21 Mar 2005 13:36 WIB

detikNews

Depkum HAM akan Bahas RUU Perlindungan Saksi April 2005

Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin mengatakan, dalam waktu dekat Depkum HAM akan membahas RUU Perlindungan Saksi pada bulan April 2005.

Selasa, 15 Mar 2005 15:05 WIB

detikNews

SBY Digugat Rp 1 T & Minta Maaf Karena Naikkan Harga BBM

Gugatan class action dialamatkan kepada Presiden SBY karena menaikkan harga BBM. Dia dituntut minta maaf dan ganti rugi Rp 1 triliun.

Kamis, 03 Mar 2005 16:02 WIB

detikNews

Presiden Didesak Keluarkan Ampres RUU Kebebasan Informasi

Sedikitnya 57 LSM yang tergabung dalam koalisi untuk kebebasan informasi dan membahas RUU Kebebasan Memperoleh Informasi dan RUU Perlindungan Saksi.

Jumat, 25 Feb 2005 15:14 WIB

detikNews

ANTV Dilaporkan ke Polda

KAPPM melaporkan manajemen ANTV ke Polda Metro Jaya karena diduga telah penggelapan dana Jamsostek karyawan ANTV.

Kamis, 24 Feb 2005 15:37 WIB

detikNews

Siti Zulaeha

Gejala apa ini? Zulaeha tergeletak koma. Keluarga menginginkan supaya hidupnya diakhiri saja. Siapa boleh mengatasnamakan apa mau Zulaeha?

Senin, 21 Feb 2005 17:00 WIB

detikNews

Ahli Hukum: Keluarkan PP Pilkada, Pemerintah Tidak Sopan

Pakar hukum Frans Limahelu menilai pemerintah tidak sopan dengan mengeluarkan PP Pilkada langsung padahal UU No.32/2004 sedang dibahas di MK.

Rabu, 16 Feb 2005 15:10 WIB