Pemerintah Indonesia sedang menelusuri perihal kepastian 16 WNI terduga bergabung ke ISIS yang diamankan di perbatasan Turki-Suriah‎. Kepastian mereka bergabung dengan ISIS akan diteliti terlebih dahulu.

Menkum HAM Yasonna Laoly mewacanakan pemberian remisi bagi terpidana korupsi. Presiden Jokowi meminta agar dikaji lebih mendalam dan mengedepankan rasa keadilan masyarakat.

Menkum HAM Yasonna Laoly mewacanakan untuk merevisi aturan remisi bagi narapidana korupsi, narkoba dan terorisme. Jaksa Agung HM Prasetyo menilai banyak hal yang perlu dikaji terkait hal tersebut. 

Setelah puluhan tahun membela Golkar akhirnya Akbar Tandjung tiba di jalan buntu. Akbar tak masuk dalam jajaran pengurus Golkar yang didaftarkan Agung Laksono ke Kemenkum HAM, inikah akhir episode Akbar Tandjung di Golkar dan panggung politik nasional?

Ratusan kader yang mengklaim bagian Kepengurusan PPP kubu Djan Faridz melakukan demonstrasi di Kemenkumham, Jakarta. Mereka memprotes pengesahan DPP PPP kubu Romi.

Aburizal Bakrie (Ical) menggelar pertemuan dengan DPD tingkat I Partai Golkar di rumahnya. Ada lima kesepatan yang dihasilkan dari pertemuan yang berlangsung selama kira-kira 3 jam itu.

Menkum HAM Yasonna Laoly berniat tak mendiskriminasi napi kasus korupsi, terorisme, dan narkoba. Yasonna pun mulai menggulirkan wacana memberikan remisi bagi narapida extraordinary crime.

Berkembang wacana Menkum HAM Yasonna Laoly akan merevisi PP 99 tahun 2012 di mana nantinya koruptor juga bisa mendapatkan remisi. Menurutnya semua napi punya hak yang sama untuk mendapat remisi dan pembebasan bersyarat.

Menkum HAM Yasonna Laoly menganggap bahwa napi korupsi juga mempunyai hak untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Tidak memberikan remisi dan pembebasan bersyarat terhadap napi korupsi adalah bentuk diskriminasi.

Sikap penolakan Gerindra terkait pemberian remisi terhadap koruptor ini disampaikan melalui akun twitter resmi Gerindra. Melalui akun @Gerindra, partai besutan Prabowo Subianto itu mengunggah gambar berisi sikap penolakan terkait pemberian remisi kepada koruptor.