Menkum HAM Yasonna Laoly telah menyetujui kepengurusan Golkar versi Agung Laksono. Yasonna mengatakan Jokowi akan segera mengeluarkan Perpres kepengurusan Golkar Agung Laksono tersebut.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan dirinya bukan ingin mengobral remisi untuk para koruptor melalui PP 99/2012. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) pun menjelaskan bahwa PP tersebut justru kemunduran dari pemberantasan korupsi.

Menkum HAM Yasonna Laoly menganggap bahwa napi korupsi juga mempunyai hak untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Namun, eks pimpinan KPK, Busyro Muqoddas menentang keras pandangan Yasonna. Menurut Busyro, justru koruptor perlu didiskriminasi dengan tidak diberi remisi. Bila Anda setuju pendapat Busyro Muqoddas, pilih Pro!

Idrus mengaku mendampingi dua kader Golkar Ridwan Bae dan John K Aziz yang akan melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly atas dugaan penyalahgunaan wewenang.

Belum lama gugatan terhadap Agung Laksono cs dicabut, kubu Aburizal Bakrie (Ical) sudah mendaftarkan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar). Di gugatan baru ini tak hanya Agung cs yang digugat, tapi juga Menkum HAM Yasonna Laoly.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP hasil Muktamar VIII Surabaya menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk persiapan menjelang Pilkada serentak. Setelah dua hari rakornas, terdapat enam poin kesepakatan.

Wacana pemberian remisi bagi koruptor terus menuai kritik dari berbagai kalangan. Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly mengeluhkan dirinya dianggap seolah-olah ingin mengobral remisi.

Pemerintah Indonesia sedang menelusuri perihal kepastian 16 WNI terduga bergabung ke ISIS yang diamankan di perbatasan Turki-Suriah‎. Kepastian mereka bergabung dengan ISIS akan diteliti terlebih dahulu.

Menkum HAM Yasonna Laoly mewacanakan pemberian remisi bagi terpidana korupsi. Presiden Jokowi meminta agar dikaji lebih mendalam dan mengedepankan rasa keadilan masyarakat.

Menkum HAM Yasonna Laoly mewacanakan untuk merevisi aturan remisi bagi narapidana korupsi, narkoba dan terorisme. Jaksa Agung HM Prasetyo menilai banyak hal yang perlu dikaji terkait hal tersebut.