MK memutuskan Pileg dan Pilpres 2019 dilakukan serentak berdasarkan keputusan yang dipimpin ketua MK Hamdan Zoelfa. Menanggapi hal itu, KPU menyatakan keputusan itu hanya berimbas pada beberapa tahapan Pemilu.

MK mengabulkan permohonan Effendi Gazali dkk tentang pemilu yang dilakukan serentak, baik Pileg dan Pilpres untuk Pemilu 2019. Mantan Ketua MK Mahfud MD menduga bakal ada implikasi politis.

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum Muladi mengapresiasi putusan MK soal uji materi UU Pilpres. Akhirnya, MK memutuskan Pileg dan Pilpres digelar serempak, namun untuk Pemilu 2019, bukan Pemilu 2014.

MK memutuskan pileg dan pilpres tahun 2019 dan seterusnya harus dilaksanakan serentak. Namun putusan ini tidak bulat hakim konstitusi Maria Farida Indarti menolak. Maria menilai putusan itu nebis in idem.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Effendi Gazali dkk tentang pemilu yang dilakukan serentak, baik Pileg dan Pilpres untuk pemilu 2019. Ada beberapa pasal UU Pilpres yang dinyatakan inkonstitusional.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pileg dan Pilpres harus dilaksanakan serentak pada 2019 dan seterusnya. Atas putusan ini, Effendi Gazali selaku pemohon menyatakan puas.

MK mengabulkan permohonan Effendi Gazali tentang pemilu yang dilakukan serentak, baik Pileg dan Pilpres. Namun MK memberikan amar yaitu putusan ini baru mulai berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya.

UU Pilpres sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Jika dikabulkan, maka kemungkinan akan ada perubahan jadwal Pemilu 2014.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendukung upaya uji materi UU Pilpres di MK. Namun dirinya menilai jika upaya itu dikabulkan MK sebaiknya diterapkan pada Pemilu 2019.

Yusril Ihza Mahendra mengajukan uji materi UU Pilpres yang didalamnya memuat kemungkinan pileg dan pilpres digelar serentak. Di antara dukungan partai-partai kecil dan menengah terhadap gugatan itu, PKB berharap gugatan tersebut ditolak.