Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Hukum dan HAM bertolak ke Australia hingga 17 Februari 2012. Salah satu tujuannya adalah mempresentasikan revisi UU Teroris.

Partai Demokrat (PD) meminta semua partai koalisi menolak interpelasi pengetatan remisi koruptor. Bagi PD, interpelasi ini jelas sangat tidak pro terhadap kepentingan rakyat.

"Sudah saya ingatkan jangan lagi ada kejadian serupa di Pondok Bambu. Tapi itu terjadi di tempat lain, harusnya ada upaya dong, upaya untuk mencegah kejadian serupa tidak terjadi," kata Menkum HAM Amir Syamsuddin.

Menkum Amir Syamsuddin menyatakan tak akan banding terhadap putusan PTUN terkait kebijakan pengetatan remisi bagi napi koruptor. Namun FPD menyarankan tetap banding.

Kepala Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta Taswem Tarib dicopot dari jabatannya terkait temuan sidak di Rutan Cipinang. Taswem dicopot bersama tiga pejabat lain. Apa reaksi Taswem?

Rapat kerja Menkum HAM Amir Syamsuddin dengan Komisi III DPR distop. Komisi III DPR terus mempersoalkan kebijakan Kemenkum yang dinilai melanggar aturan.

Ketua Komisi III DPR meminta semua anggota Komisi III DPR mengembalikan kartu akses Kemenkum HAM. Bagi Benny, kartu itu rawan disalahgunakan.

Ketua Divisi Kominfo PD Ruhut Sitompul meminta maaf kepada Menkum HAM atas perilaku M Nasir yang menjenguk Nazaruddin tengah malam. Bagi Ruhut, Nasir melanggar etika.

Kartu akses khusus yang dikeluarkan Patrialis Akbar semasa menjabat sebagai Menkum HAM bagi anggota Komisi III DPR, akhirnya dicabut. Patrialis mendukung sepenuhnya kebijakan Menkum HAM Amir Syamsuddin tersebut.

Anggota FPD DPR Muhammad Nasir akan diperiksa BK DPR pekan ini terkait dugaan pelanggaran kode etik. Jika terbukti bersalah, Nasir bisa dipecat dari DPR.