Dana untuk mengatasi banjir di Jakarta benar-benar mahal. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo sampai meminta bantuan Bank Dunia sebesar Rp 1,2 triliun. Uang itu akan digunakan untuk menormalisasikan sungai.

Untuk memenuhi target pertumbuhan 50% di 2008, PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) mengandalkan megaproyek Rasuna Epicentrum.

Takaran itu menunjukkan kita memang belum berdaulat secara ekonomi. Yang dibutuhkan justru kerja sama masyarakat guna mengembalikan modal sosial yang telah diluluhlantakkan kaum neoliberal.

Keputusan darurat yang dibuat The Fed mendapat pujian yang beragam. Sebagian memuji langkah the Fed, namun sebagian mencaci.

Jika privatisasi dan dampaknya berlangsung  tentu akan menimbulkan gejolak sosial serta biaya ekonomi dan sosial yang sangat besar. Untuk itu DPR harus memberikan perhatian penuh pada persoalan ini.

Upaya pemenuhan hak asasi manusia bukan hanya tanggung jawab dan kewajiban negara. Tetapi, juga kewajiban actor non state. Sebut saja Transnational Corporation dan perusahaan bisnis lainnya.

Pemprov Jawa Barat ngotot akan memfungsikan kembali TPA Leuwigajah di tengah-tengah penolakan masyarakat. Namun keputusan terakhir tetap berdasarkan hasil pertemuan pemerintah dengan DPRD.

Pemerintah dengan kelompok ekonom Mafia Berkeley dan para Economic Hit Man sebagai motor menjadikan kontrak dengan IMF sebagai satu-satunya acuan. Kontrak ini mengabaikan mandat konsitusi negara, UUD 1945.

PLN menargetkan bisa mengembangkan PLTM hingga 200 MW selama 5 tahun kedepan. Padahal saat ini PLTM yang beroperasi belum sampai 20 MW.

Sudah seharusnya kita menghormati Mantan Suharto yang saat ini sedang sakit, terkulai parah di RSPP dan juga atas jasa-jasanya yang telah membangun Negeri ini makmur, adil, dan sejahtera.