Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemilu 2019 dilaksanakan serentak antara pileg dan pilpres. Namun putusan ini masih menyisakan pertanyaan karena hanya digelar sekali sidang pleno.

MK memutuskan uji materi UU Pilpres hari ini, Pileg dan Pilpres serempak berlaku untuk 2019, bukan untuk 2014. Partai Gerindra menilai keputusan yang diambil MK merupakan keputusan yang tak menimbulkan masalah.

MK memutuskan Pileg dan Pilpres 2019 dilakukan serentak. Menurut PKB, putusan MK ini melegakan semua pihak.

MK memutuskan Pileg dan Pilpres 2019 dilakukan serentak berdasarkan keputusan yang dipimpin ketua MK Hamdan Zoelfa. Menanggapi hal itu, KPU menyatakan keputusan itu hanya berimbas pada beberapa tahapan Pemilu.

MK mengabulkan permohonan Effendi Gazali dkk tentang pemilu yang dilakukan serentak, baik Pileg dan Pilpres untuk Pemilu 2019. Mantan Ketua MK Mahfud MD menduga bakal ada implikasi politis.

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum Muladi mengapresiasi putusan MK soal uji materi UU Pilpres. Akhirnya, MK memutuskan Pileg dan Pilpres digelar serempak, namun untuk Pemilu 2019, bukan Pemilu 2014.

MK memutuskan pileg dan pilpres tahun 2019 dan seterusnya harus dilaksanakan serentak. Namun putusan ini tidak bulat hakim konstitusi Maria Farida Indarti menolak. Maria menilai putusan itu nebis in idem.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Effendi Gazali dkk tentang pemilu yang dilakukan serentak, baik Pileg dan Pilpres untuk pemilu 2019. Ada beberapa pasal UU Pilpres yang dinyatakan inkonstitusional.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pileg dan Pilpres harus dilaksanakan serentak pada 2019 dan seterusnya. Atas putusan ini, Effendi Gazali selaku pemohon menyatakan puas.

MK mengabulkan permohonan Effendi Gazali tentang pemilu yang dilakukan serentak, baik Pileg dan Pilpres. Namun MK memberikan amar yaitu putusan ini baru mulai berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya.