Armayeh Binti Sanuri (20), TKW asal Pontianak menambah catatan nasib buruk TKI di Arab Saudi setelah Sumiati. Armayeh disiksa majikannya di Madinah, Arab Saudi, dan harus dirawat di rumah sakit (RS).

Selama Januari 2011 ini sebanyak 1.420 TKI overstayer (melebihi batas waktu menetap) telah dipulangkan dari Arab Saudi.

Masih banyaknya perusahaan dan orang tua yang mempekerjakan anaknya membuat pemerintah kesal. Perusahaan dan orang tua yang masih mempekerjakan anak bakal dapat hukuman tegas bahkan hingga dipenjara.

Pemerintah dinilai tidak serius dan ogah-ogahan membentuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Ini terlihat dari malasnya pemerintah melakukan pembahasan RUU BPJS dengan DPR.

Sebagai salah satu upaya penindakan terhadap kasus suap BI, KPK memblokir rekening tiga tersangka anggota DPR periode 1999-2004. Ketiga tersangka tersebut yakni Ni Luh Mariani Tirtasari, Sutanto Pranoto dan Soewarno yang semuanya berasal dari FPDIP.

Jamsostek membayar jaminan alias klaim selama 2010 sebesar Rp 7,27 triliun atau naik 3,1% dibandingkan periode sebelumnya tahun 2009 yang hanya sebesar Rp 7,05 triliun.

KPK hari ini kembali memanggil anggota DPR periode 1999-2004 yang menjadi tersangka dalam kasus suap DGS BI. Mereka yang dipanggil adalah Soetanto Pranoto, Ni Luh Mariani, Matheos Pormes, dan Soewarno yang semuanya berasal dari FPDIP.

Ketidakseriusan pemerintah dalam pembahasan RUU BPJS di DPR dianggap Fraksi PDI Perjuangan sebagai bentuk penghinaan terhadap parlemen (contempt of parliament). PDIP pun mangancam akan menggunakan hak interpelasi untuk meminta pertanggungan jawab pemerintah.

TKI bermasalah masih menjadi tugas berat dari Kemenakertrans. Kementerian yang saat ini dipimpin Muhaimin Iskandar ini harus memulangkan  20 ribu lebih TKI bermasalah.

Menteri Kesehatan (Menkes) Endang R Sedyaningsih terdeteksi menderita penyakit kanker paru setahun setelah dirinya menjabat menjadi menteri. Pemeriksaan kesehatan ternyata tak menjadi syarat utama menteri lolos atau tidak menjadi menteri. Semua itu berpulang pada presiden.