BNPB menyiapkan dana penanggulangan bencana nasional sebesar Rp 100 miliar. Setengah dari dana tersebut dialokasikan khusus untuk DKI Jakarta.

Dengan alasan bencana banjir, DPRD menunda pengesahan APBD DKI pada 17 Januari hari ini. Namun hingga sore hari, belum ada kabar mengenai pengesahan APBD pada hari ini.

"Jika seorang presiden adalah bekas wali kota, atau lurah, camat, gubernur dan dia tahu persoalan di bawah, dia tidak akan menutup mata, akan malu besar kalau tidak melakukan sesuatu."

Pemprov DKI menggunakan Rp 4,5 miliar dana dari APBD untuk membiayai biaya operasional 5 bus tingkat wisata. Duit itu untuk biaya operasional, perawatan dan gaji pegawai.

Ahok menyoroti sepak terjang calon legislatif menyalurkan bantuan di lokasi bencana. Ia mengaku kurang suka dengan 'kampanye terselubung' itu.

DPRD DKI Jakarta hingga saat ini belum mengesahkan APBD DKI tahun 2014. Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, salah satu penyebab mundurnya pengesahan tersebut Pemprov masih memprioritaskan penanganan banjir.

Pemprov DKI menyatakan Jakarta siaga darurat banjir hingga Februari 2014. Salah satu upaya yang ditempuh yakni dengan teknologi modifikasi cuaca.

Gubernur DKI Joko Widodo telah mengeluarkan Surat Pernyataan Siaga Banjir Jakarta. Surat ini berlaku hingga 12 Februari 2013.

Banjir sudah melanda sejumlah titik di Jakarta, penanggulangannya pun butuh biaya. Meski APBD 2014 belum disahkan, usaha penanggulangan banjir tidak akan terkendala biaya.

Pasca penetapan TransJakarta menjadi BUMD, tarifnya kemungkinan akan mengalami kenaikan. Dari tarif awal Rp 3.500 bisa naik sampai Rp 6.000.