Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg serentak pada tahun 2019. PPP menghargai keputusan tersebut, namun menyesalkan kenapa putusan yang telah diketok Maret 2013 lalu baru dibacakan hari ini.

MK memutuskan uji materi UU Pilpres hari ini, Pileg dan Pilpres serempak berlaku untuk 2019. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyambut baik putusan tersebut. Karena partai politik pasti lebih hati-hati menentukan capresnya.

Putusan MK yang mengabulkan pengujian UU Pilpres namun pelaksanaannya dilakukan pada 2019 mendatang menuai pujian dari parpol. Ketum Partai NasDem Surya Paloh memuji MK mengambil keputusan yang bijaksana.

MK memutuskan pileg dan pilpres 2019 dilakukan serentak. Namun putusan ini menyimpan sejumlah kejanggalan, salah satunya putusan yang diketok 2014 tapi diberlakukan untuk lima tahun ke depan.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengambulkan permohonan Pemilu digelar serentak, namun untuk Pemilu 2019. Ketum Golkar Aburizal Bakrie menilai semua partai harus menerima putusan MK ini.

Putusan MK yang menjadikan pileg dan pilpres di 2019 dilakukan serentak mengundang kecurigaan. Sebab putusan itu sudah diketok pada 26 Maret 2013 tetapi baru dibacakan hari ini.

PDIP mengapresiasi setinggi langit putusan MK terkait uji materi UU Pilpres. Keputusan untuk menerapkan Pilpres dan Pileg secara serentak di 2019 dianggap PDIP sebagai putusan visioner.

Keputusan MK terkait uji materi UU Pilpres mengabulkan Pileg dan Pilpres serentak dilaksanakan pada 2019, bukan 2014. PKS berpandangan putusan itu aneh, karena seharusnya keputusan itu untuk Pemilu 2014.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengambulkan permohonan agar Pemilu digelar serentak, namun untuk Pemilu 2019. Wakil ketua komisi II DPR Abdul Hakam Naja, mengatakan keputusan itu mendorong demokrasi Indonesia lebih maju.

MK memutuskan menerima uji materi UU Pilpres pada hari ini untuk melaksanakan Pileg dan Pilpres serentak pada tahun 2019. Lalu apa tanggapan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie?