Komisi Ombudsman Indonesia dan Mabes Polri melakukan penandatanganan MoU terkait kerjasama pelaksanaan kewenangan Ombudsman. Dengan menggandeng Polri, peran Ombudsman ke depan bisa lebih optimal.

KPP mendesak agar pemerintah segera mengumumkan nama-nama tim panitia seleksi KPK. Belum ada jawaban pasti dari pemerintah. Publik pun diminta bersabar.

Sejumlah pihak mengusulkan adanya lembaga eksternal yang khusus mengawasi kinerja Densus 88. Polri mengaku terbuka atas pengawasan dari mana pun termasuk eksternal.

Salah satu pendiri Partai Keadilan, Yusuf Supendi mendatangi Komisi Ombudsman. Yusuf ingin berkeluh kesah mengenai laporannya yang dinilai tak ada kemajuan di Mabes Polri.

Lembaga Pemasyarakatan atau lapas sering dinilai sebagai urutan terakhir dalam sistem peradilan pidana. Oleh karenanya diperlukan ketegasan pentingnya kehadiran pemasyarakatan dalam rancangan revisi KUHAP.

Pembangunan Ponpes Al Zaytun di Kabupaten Bengkalis, Riau yang terbengkalai, terus menjadi sorotan. Belakangan disebutkan ratusan hektar hutan yang dibabat untuk pembangunan pesantren itu, rupanya tanpa izin Kemenhut.

Mantan Wapres RI Jusuf Kalla, berada di Washington DC, Amerika Serikat, tanggal 13 dan 14 April 2011 untuk menghadiri dua program yaitu Pertemuan NetPLUSS (the Network of Political Leaders United to Support Shared Societies) dan Roundtables Gallup.

Sepanjang tahun 2010, Komisi Ombudsman Nasional menerima 286 pengaduan dari masyarakat tentang pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagian besar pengaduan terkait penundaan urusan administrasi yang berkepanjangan.

Sebanyak 430 dari 497 kabupaten/kota se-Indonesia telah menyalurkan dana BOS. Tidak ada alasan pemerintah daerah setempat menunda penyaluran dana BOS ke sekolah yang berhak menerimanya di wilayah masing-masing.

Ombudsman RI akan mempertemukan pihak-pihak yang terkait masalah BOS, terutama Kemendiknas dan Kemendagri. Kemendiknas menyatakan siap menyelesaikan masalah tersebut.