Pengusutan kasus bailout Rp 6,7 triliun Bank Century terancam. Pasalnya ada indikasi yang mengarah kasus ini diselesaikan cuma dengan UU Perbankan. Untuk itu butuh pengawalan masyarakat.

ICW menengarai ada intervensi politik terkait penghentian kasus dugaan korupsi KBRI Thailand. Untuk itu, penghentian kasus ini akan diadukan ke KPK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Pengadaan komputer baru untuk anggota DPR senilai Rp 15 juta per-unit dikritik. Hal itu dinilai pemborosan anggaran dan cuma gaya-gayaan saja.

Pansus Century DPR diminta mengeluarkan kesimpulan sementara hasil pemeriksaan secara obyektif. Jangan sampai terpengaruh usaha-usaha di luar pansus.

Pengadaan komputer DPR dinilai sebagai ajang pemborosan. Belum lagi rasa keadilan rakyat yang dilukai. DPR pun dinilai hanya mengada-ngada bila alasan utamanya untuk efektifitas kerja.

Kerja pansus dinilai bukan mencari kebenaran, melainkan condong pada urusan copot mencopot jabatan. Pansus didesak segera memberi rekomendasi kasus Century  ke KPK.

Ada 3 hal yang menjadi fokus KPK dalam penyelidikan dugaan korupsi terkait kasus Bank Century. Perpu JPSK, perubahan aturan FPJP, dan proses penetapan bank gagal dan dampak sistemik jadi perhatian utama.

Sempat heboh di awal pekan, kontroversi seputar pembangunan pagar Istana yang menelan biaya Rp 22,5 miliar tertutup oleh pemberitaan lain. Berita tuntutan hukuman mati terhadap Antasari Azhar Cs serta isu pencopotan Menkeu Sri Mulyani makin 'menenggelamkan' berita pagar Istana.

100 Hakim nakal yang menjatuhkan vonis bebas/lepas terdakwa kasus korupsi dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY). Indonesian Corruption Watch (ICW) sebagai pelapor juga mengadukan 6 hakim yang menjatuhkan vonis percobaan di bawah 1 tahun.

Kejagung harus segera meningkatkan penyidikan kasus dugaan korupsi KBRI Thailand ke penuntutan. Apalagi BPKP sudah menemukan kerugian negara Rp 2,4 miliar.