Rencana pemberian booster vaksin COVID-19 dikritik sejumlah pihak karena dinilai tidak adil. Banyak negara tak mampu beli vaksin, bahkan untuk para nakesnya.
Pemerintah akan memperluas basis pajak melalui Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Rencananya, pemerintah akan memungut pajak karbon.