Rapat Komisi II DPR dengan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin diwarnai insiden mati lampu. Kontan saja, rapat diskors.

Tahun 2013 seakan menjadi tahun kelam di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Kerusuhan terjadi di sejumlah penjara seperti di Tanjung Gusta, Labuhan Ruku, hingga penembakan di LP Cebongan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) siang ini menggelar rapat soal grasi tahun 2014 bersama jajaran terkait. Dalam rapat itu Presiden melakukan pertimbangan untuk memberi ampunan kepada sejumlah terpidana.

Dua loyalis Anas Urbaningrum, Makmun Murod dan Tri Dianto enggan bicara menanggapi laporan Wakil Menkum HAM Denny Indrayana ke Mabes Polri. Keduanya fokus pada perkara yang membelit bekas Ketum Demokrat.

Denny Indrayana serius melaporkan Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) yang juga loyalis Anas Urbaningrum Ma'mun Murad Al Barbasy ke polisi.

Wamenkum HAM Denny Indrayana melaporkan dua loyalis Anas Urbaningrum ke polisi atas tudingan fitnah. Langkah ini didukung Menkum HAM Amir Syamsuddin. Jangan sampai ada penyebaran berita bohong.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang fee kurator dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Alhasil, Menkum hanya berwenang mengatur besaran fee kurator, tapi pihak yang menjadi kurator, hakim yang menentukan.

Menkum HAM Amir Syamsuddin meragukan terdakwa terorisme Pepi Fernando menyiapkan bom rakitan dalam Lapas Nusakambangan. Keraguan tersebut berdasarkan temuan sementara Kemenkum HAM dari dalam lapas.

Pemerintah telah memberlakukan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Menkum HAM Amir Syamsuddin mengupayakan keikutsertaan seluruh napi di Indonesia dalam program BPJS.

Jumlah napi yang menghuni sejumlah LP di Indonesia telah melampaui daya tampung. Kemenkum HAM melakukan upaya terobosan mengatasi persoalan kelebihan kapasitas (overcapacity) tersebut, salah satunya melalui program rehabilitasi napi.