Amir Syamsuddin resmi menggantikan Patrialis Akbar sebagai orang nomor satu di Kementerian Hukum dan HAM. Dia menolak jika dilabeli menteri Partai Demokrat.

Seiring perombakan kabinet yang akan diumumkan, para menteri yang tahu dirinya bakal dicopot sudah tidak menjalankan tugasnya. Menkum HAM Patrialis Akbar, misalnya, ia tidak hadir dalam rapat-rapat di DPR.

Partai Demokrat merespon positif sejumlah wajah baru di Kabinet Indonesia Bersatu II. Wajah-wajah baru di kabinet diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan.

Reshuffle kali ini, Presiden SBY dinilai bermain aman. Hal itu terlihat dari enam calon menteri yang siap duduk di kabinet plus 13 wakil menteri yang akan membantu. Nuansa kompromi kuat terasa.

Presiden SBY telah menyandingkan Amir Syamsuddin dan Denny Indrayana untuk mengisi pos Kementerian Hukum dan HAM. Keduanya cukup mengamankan kinerja SBY dalam bidang hukum.

Menkum HAM Patrialis Akbar dipastikan akan diganti oleh Amir Syamsuddin. Agar dapat menjalankan tugas sebagai menteri dengan baik, Patrialis memiliki sejumlah pesan kepada calon penggantinya itu.

Patrialis Akbar menghadapi hari-hari terakhirnya sebagai Menteri Hukum dan HAM. Posisinya akan digantikan politikus Partai Demokrat Amir Syamsuddin. Lantas bagaimana penilaian Patrialis terhadap bakal menkum HAM yang baru itu?

Patrialis Akbar dipastikan akan dicopot dari jabatannya sebagai Menkum HAM oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kabar itu berawal dari telpon tengah malam Mensesneg Sudi Silalahi kepada politikus dari PAN tersebut.

Menkum HAM Patrialis Akbar menggelar acara perpisahan dengan pejabat eselon I di kantor Kemenkum HAM, Kuningan, Jakarta Selatan. Patrialis menyampaikan dua hal yang disebutnya sebagai kabar gembira.

Posisi Patrialis Akbar sebagai Menkum HAM hampir dipastikan akan digeser oleh Amir Syamsuddin. Patrialis pun sudah memberikan pesan-pesan kepada pegawai Kemenkum HAM.