DPR bakal memulai masa sidang kembali pada Senin 23 Maret mendatang. Partai anggota Koalisi Merah Putih bersiap menggulirkan angket terhadap Menkum HAM.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa kementerian melakukan penandatangan nota kesepakatan bersama (MoU) tentang "Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia" di Istana Negara 

Ketum Golkar Agung Laksono yakin akan mendapat dukungan dari pengurus seluruh Indonesia setelah kepengurusannya mendapat pengakuan dari Menkum HAM Yasonna Laoly. Kubu Ical menepis anggapan itu.

Ketua Umum Golkar Agung Laksono menyebut kebijakan Aburizal Bakrie ilegal. Kubu Ical pun membalas dengan menyatakan bahwa legalitas Ical sebagai Ketum masih diakui negara.

Pegiat antikorupsi yang juga Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zainal Arifin Mochtar tak setuju bila narapidana kasus korupsi disamakan dengan napi biasa. Jadi, napi koruptor tak bisa sembarang diberi remisi.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly berencana memberikan remisi bagi terpidana korupsi. Rencana ini pun mendapat perhatian termasuk dari Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) Siti Noor Laila.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai setiap koruptor yang sudah menerima vonis dan mendekam dalam penjara memiliki peluang yang sama dengan napi kasus lainnya untuk diberi remisi.

Jaksa Agung HM Prasetyo tidak setuju dengan wacana revisi PP pembatasan remisi bagi narapidana korupsi, narkoba, dan terorisme yang digulirkan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly. Prasetyo berpendapat PP 99 tahun 2012 itu masih relevan untuk diterapkan.

Presiden Jokowi sedianya membuka rapat terbatas bidang politik, hukum dan keamanan sore ini. Namun karena masih menerima tamu, rapat dibuka oleh Wapres Jusuf Kalla.

Menkum HAM Yasonna Laoly mewacanakan pemberian remisi koruptor yang diperketat. Alasannya, semua narapidana tak boleh didiskriminasi karena sesuai UU berhak memperoleh remisi.