Jaksa Agung HM Prasetyo tidak setuju dengan wacana revisi PP pembatasan remisi bagi narapidana korupsi, narkoba, dan terorisme yang digulirkan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly. Prasetyo berpendapat PP 99 tahun 2012 itu masih relevan untuk diterapkan.

Presiden Jokowi sedianya membuka rapat terbatas bidang politik, hukum dan keamanan sore ini. Namun karena masih menerima tamu, rapat dibuka oleh Wapres Jusuf Kalla.

Menkum HAM Yasonna Laoly mewacanakan pemberian remisi koruptor yang diperketat. Alasannya, semua narapidana tak boleh didiskriminasi karena sesuai UU berhak memperoleh remisi. 

Wacana yang dilempar Menkum HAM Yasonna Laoly terkait revisi aturan remisi koruptor dikritik sejumlah pihak. Pasalnya Peraturan Pemerintah No 99/2012 belum efektif dalam pemberantasan korupsi.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan sudah melaporkan surat yang mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono ke Presiden Jokowi dan akan mengeluarkan Perpres. Namun, hal ini justru dinilai Wakil Presiden JK tidak seperti itu.

Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mewacanakan merevisi aturan remisi bagi terpidana korupsi. Keinginan ini menimbilkan polemik dan mengundang kritikan dari sejumlah pihak.

Agung Laksono di atas angin setelah mendapatkan pengakuan Menkum HAM sebagai penyelenggara munas Golkar yang sah. Agung sudah mencoba menawarkan posisi penting untuk Ical namun ditolak, kini Agung menegaskan bahwa Ical sudah ilegal.

Fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR berencana menggulirkan hak angket untuk Menkum HAM Yasonna Laoly terkait sengketa kepengurusan Golkar. Sebagai partai pemerintah, PDIP siap pasang badan memberikan dukungan untuk Yasonna.

Menkum HAM Yasonna Laoly sudah melaporkan ke Presiden terkait suratnya yang berisi pengakuan terhadap kepengurusan Golkar Agung Laksono ke Presiden Joko Widodo. Yasonna yakin Presiden akan mengeluarkan Perpres dalam waktu dekat, benarkah?

Dua warga yang mengaku sebagai simpatisan Partai Golkar mendatangi gedung PN Jaksel. Mereka menggugat Menkum HAM Yasonna Laoly dan Ketum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono terkait pengesahan kepengurusan.