Putusan MK yang menjadikan pileg dan pilpres di 2019 dilakukan serentak mengundang kecurigaan. Sebab putusan itu sudah diketok pada 26 Maret 2013 tetapi baru dibacakan hari ini. Komisioner KY Imam Anshori Saleh mengatakan wajar rakyat curiga ada judicial corruption di MK, bukan dalam bentuk uang tapi kepentingan. Bila Anda setuju dengan Imam Anshori Saleh, pilih Pro!

Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyindir protes Yusril Ihza Mahendra atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pemilu serentak pada tahun 2019. Yusril sebelumnya menyebut putusan MK blunder.

KY mencium adanya aroma judicial corruption dalam vonis putusan Pileg dan Pilpres harus serentak di tahun 2019. Pasalnya putusan itu sudah diketok pada Maret 2013, tapi baru diucapkan Januari 2014.

Aroma judicial corruption tercium di balik putusan MK yang menyatakan pilpres dan pileg dilaksanakan serentak pada 2019. Atas hal ini, KY akan memanggil seluruh hakim konstitusi yang memutus perkara itu.

Mantan menteri Kehakiman yang juga mengajukan uji materi soal UU Pilpres, Yusril Ihza Mahendra, menilai putusan MK soal UU serempak di 2019 blunder. Putusan itu menjadi tanda tanya besar.

MK memutuskan pemilu dilaksanakan tidak terpisah antara pileg dan pilpres pada tahun 2019 nanti. Menurut MK, pemilu serentak akan menghemat keuangan negara yang bersumber dari pajak rakyat dan eksploitasi sumber daya alam.

Partai Hanura menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi UU Pilpres yang dibacakan Kamis (23/1). Jumlah capres pada pemilu 2019 diperkirakan akan banyak karena Pilpres dan Pileg disatukan.

Partai Demokrat (PD) menerima putusan MK terkait UU Pilpres yang menyatakan Pilpres dan Pileg 2019 digelar serentak. Namun demikian, PD heran mengapa putusan itu baru dibacakan pada hari ini.

MK telah membacakan putusannya terkait uji materi UU Pilpres yang menyatakan Pilpres dan Pileg serentak dilaksanakan pada 2019. PAN menyatakan keputusan MK sangat tepat mengingat segenap elemen belum siap melaksanakan penyelenggaraan Pemilu 2014.

Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, menyambut baik keputusan pemilu serentak tahun 2019 yang diputuskan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut merupakan jawaban MK atas Uji Materi UU Pilpres.