KY mencium adanya aroma judicial corruption dalam vonis putusan Pileg dan Pilpres harus serentak di tahun 2019. Pasalnya putusan itu sudah diketok pada Maret 2013, tapi baru diucapkan Januari 2014.

Aroma judicial corruption tercium di balik putusan MK yang menyatakan pilpres dan pileg dilaksanakan serentak pada 2019. Atas hal ini, KY akan memanggil seluruh hakim konstitusi yang memutus perkara itu.

Mantan menteri Kehakiman yang juga mengajukan uji materi soal UU Pilpres, Yusril Ihza Mahendra, menilai putusan MK soal UU serempak di 2019 blunder. Putusan itu menjadi tanda tanya besar.

MK memutuskan pemilu dilaksanakan tidak terpisah antara pileg dan pilpres pada tahun 2019 nanti. Menurut MK, pemilu serentak akan menghemat keuangan negara yang bersumber dari pajak rakyat dan eksploitasi sumber daya alam.

Partai Hanura menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi UU Pilpres yang dibacakan Kamis (23/1). Jumlah capres pada pemilu 2019 diperkirakan akan banyak karena Pilpres dan Pileg disatukan.

Partai Demokrat (PD) menerima putusan MK terkait UU Pilpres yang menyatakan Pilpres dan Pileg 2019 digelar serentak. Namun demikian, PD heran mengapa putusan itu baru dibacakan pada hari ini.

MK telah membacakan putusannya terkait uji materi UU Pilpres yang menyatakan Pilpres dan Pileg serentak dilaksanakan pada 2019. PAN menyatakan keputusan MK sangat tepat mengingat segenap elemen belum siap melaksanakan penyelenggaraan Pemilu 2014.

Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, menyambut baik keputusan pemilu serentak tahun 2019 yang diputuskan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut merupakan jawaban MK atas Uji Materi UU Pilpres.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg serentak pada tahun 2019. PPP menghargai keputusan tersebut, namun menyesalkan kenapa putusan yang telah diketok Maret 2013 lalu baru dibacakan hari ini.

MK memutuskan uji materi UU Pilpres hari ini, Pileg dan Pilpres serempak berlaku untuk 2019. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyambut baik putusan tersebut. Karena partai politik pasti lebih hati-hati menentukan capresnya.