Penetapan 3 Juni 2011 sebagai hari cuti bersama ditindaklanjuti oleh MA dengan meliburkan seluruh aktifitas pengadilan di seluruh Indonesia. Semua jadwal sidang se-Indonesia akan disusun ulang.

Kelompok antitembakau mendesak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendukung Pergub DKI Jakarta soal larangan merokok di tempat kerja. Pergub tersebut saat ini tengah digugat oleh kelompok pendukung tembakau.

Citibank kembali tidak memenuhi panggilan PN Jakpus terkait gugatan atas tewasnya almarhum Sekjenl PPB, Irzen Octa. Mangkirnya Citibank tidak disertai alasan yang jelas.

MA memerintahkan kampus IPB Bogor, BPOM dan Menkes mengumumkan nama merek susu formula berbakteri enterobacteri sakazakii. Namun, ketiganya memilih bungkam. Bahkan, 4 kampus ternama menggugat putusan yang dibuat oleh Ketua Majelis Hakim Harifin Tumpa.

Korban pemberlakuan UU Bahasa, Lambang Negara dan Bendera terus bertambah. Kini Presiden SBY ikut-ikutan melanggar UU tersebut. Hal ini dinilai akibat kurang sosialisasi UU 24/2009 itu.

Terdakwa korupsi Gubernur nonaktif Bengkulu, Agusrin M Najamudin diputus bebas oleh hakim PN Jakpus. Majelis hakim menilai, tindakan Agusrin tidak memenuhi unsur pidana korupsi.

PN Jakarta Pusat memerintahkan Gubernur DKI Jakarta, UPT Perparkiran dan PT SPI membayar ganti rugi kekalahan atas gugatan David Tobing tentang kenaikan tarif parkir ilegal. Atas peringatan itu, Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta masih akan mengkajinya.

Gubernur DKI, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran dan PT Secure Parking Indonesia (SPI) kalah dalam gugatan yang diajukan pengacara David Tobing tentang kenaikan tarif parkir ilegal pada 2 Juni 2010. Namun hingga kini, Fauzi Bowo cs tak mau bayar, masing-masing Rp 3.500, belum juga dibayarkan.

Pemenang perkara susu formula berbakteri, David Tobing di gugat kampusnya sendiri Universitas Indonesia. David mengaku tak gentar meski gelar doktoralnya jadi taruhan.

PN Jakpus mengabulkan permintaan PT. Pfizer Indonesia dan PT Dexa Medica untuk dilakukan pemeriksaan tambahan terkait kasus gugatan putusan KPPU soal kartel obat. KPPU wajib memanggil 3 ahli yang ditunjuk pengadilan.