Agenda pemberantasan korupsi dalam 100 Hari pertama pemerintahan SBY dinilai gagal. ICW pun merekomendasikan agar SBY mencopot Jaksa Agung dan Kapolri yang dinilai bertanggungjawab.

100 Hari pemerintahan SBY penuh dinilai tidak memiliki kemajuan berarti dalam pemberantasan korupsi. Bahkan dinilai gagal dalam mewujudkan Indonesia yang bersih.

Presiden SBY mendapat rapor merah untuk pemberantasan korupsi di 100 hari kerjanya. SBY diminta stop berpidato dan membuat album. Jika kinerja SBY tetap jelek, judul albumnya sebaiknya diganti "Ku Yakin Sampai Di Sini."

KPK akan melakukan pengecekan terhadap pengadaan kapal Lagoon 500 senilai Rp 14 miliar yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP). Pengecekan dilakukan apakah ada unsur korupsi di dalamnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) membeli sebuah kapal mewah berjenis Lagoon 500. Fungsinya, diklaim untuk melakukan pengecekan terumbu karang. Benarkah?

Hilangnya ayat tentang tembakau dalam UU Kesehatan sampai detik ini masih menjadi teka-teki. Meskipun belum diketahui dengan pasti siapa pelakunya, tapi industri rokok diduga ikut terlibat.

Gaji PNS dan TNI/Polri memang wajar naik. Tapi itu untuk golongan menengah dan bawah saja. Kalau untuk golongan presiden dan pejabat tinggi semestinya tidak latah ikut-ikutan naik.

Berdasarkan UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, mengembalikan uang korupsi tidak bisa menghapus perkara pidana. Sikap Kejagung yang akan menghentikan kasus korupsi KBRI Thailand dinilai aneh.

ICW mendesak Departemen Kesehatan untuk menindak rumah sakit nakal yang terbukti memberikan pelayanan buruk pada pasien, terutama pasien miskin. Dari 23 rumah sakit di Jabodetabek, ICW menemukan 13 di antaranya memiliki masalah serius.

Isu adanya intervensi terkait kasus dugaan korupsi KBRI Thailand merebak. Atas dasar adanya intervensi itulah kasus tersebut akan dihentikan. Namun Jaksa Agung Hendarman Supandji membantah isu tersebut.